SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menghemat penggunaan anggaran dari APBD yang diplot untuk pembiayaan proyek mencapai sekitar Rp100 miliar. Efisiensi didapat dalam proses penawaran lelang paket barang dan jasa (barjas) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Banten Mahdani mengatakan, secara umum pelaksanaan lelang pengadaan barjas sudah hampir rampung seluruhnya. Selain untuk menentukan pelaksana kegiatan, proses lelang juga menjadi lumbung efisiensi anggaran.
“Kalau efisiensi itu kan nanti kami dari ULP melihat dari total paket yang masuk. Sudah kelihatan, begitu selesai lelang satu paket sudah ketahuan. Total yang sekarang (efisiensi sudah mencapai) Rp100 sekian miliar,” ujarnya dikutip dari website BPKAD Banten, Minggu (28/7/2019).
Pemegang lima gelar akademis itu menjelaskan, efisiensi dalam pengadaan barjas terjadi karena dari setiap nilai paket yang dilelang tak 100 persen terserap. Sebab, penyediaan atau peserta lelang selalu memberikan penawaran dengan nilai yang lebih rendah.
“Berdasarkan (selisih nilai dari) penawaran dari pihak ketiga itu (jadi) efisiensi di ULP. Misal, itu paket ada yang nawar dari (nilai proyek) 100 persen menawar jadi 90 persen, itu kan ada efisiensi,” katanya.
Nilai efisiensi, kata dia, kemungkinan besar akan terus bertambah karena sejumlah pengerjaan yang harus melalui proses lelang masih tahap pengerjaan. Sebagian yang belum rampung itu adalah pengerjaan yang dilelang ulang karena sempat mengalami gagal lelang.
Seperti diketahui, untuk tahun anggaran 2019 terdapat dari 441 paket pekerjaan yang dilelang Pemprov Banten senilai Rp2,25 triliun. “Kalau gagal lelang bisa diulang lagi. Kalau gagal lelang itu hanya sedikit dan sudah masuk lagi, sudah mau selesai lagi. Paling hanya tiga paket dan itu sudah lelang ulang,” ungkap Mahdani.
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, dalam setiap programnya pemprov selalu menekankan selalu memiliki sifat efektif dan efisien. Pada tahun anggaran 2018, sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) mencapai Rp1,07 triliun dimana Rp113 miliar diantaranya berasal dari efisiensi dari pos belanja pegawai.
“Surplus silpa tahun anggaran 2018 sebesar Rp1,07 triliun. Silpa idealnya sebesar 6 persen dari total belanja daerah atau kurang lebih sebesar Rp663 miliar. Sedangkan pelampauan silpa tahun anggaran 2018 disebabkan tidak terealisasinya sejumlah program. Kemudian ada hasil efisiensi belanja pegawai pada seluruh perangkat daerah sebesar Rp113 miliar,” tuturnya. (Red)
