SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyatakan hubungan kerjasama antara Provinsi Banten dengan daerah-daerah perbatasan yakni Jawa Barat dan DKI Jakarta harus terus ditingkatkan dan menjadi prioritas program pembangunan.
Hal ini mengingat masyarakat yang berada di wilayah perbatasan antara ketiganya sangat membutuhkan perhatian khusus dalam urusan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Itu disampaikan WH saat menutup kegiatan Musrenbangtas, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Perbatasan, pendatanganan MoU antara Banten dan Jabar di Hotel Aryaduta, Kota Tangerang, Rabu (6/3/2019) lalu.
Gubernur mengatakan melihat hubungan kerjasama perbatasan dari perspektif Pemprov Banten sebagai tanggung jawab dan wewenang yang harus dipikul bersama.
Karena perbatasan di wilayah NKRI tidak sama dengan negara federasi yang hanya melayani masyarakat di wilayahnya saja. “Kita tidak bisa menghalangi warga perbatasan bersekolah di wilayah Banten, atau sekedar berobat atau lainnya.
Dalam konteks ini, daerah perbatasan harus berpikir bahwa semua warga Indonesia harus kita layani. Selama ini orang Cilograng, Bayah (Banten) banyak berobat ke Sukabumi (Jawa Barat), makanya saya buat rumah sakit di sana biar orang Sukabumi bisa berobat ke Banten,” terang Gubernur seperti dikutip dari Rakyat Merdeka.
Selain itu, lanjut Gubernur, persoalan mendasar lainnya yang membutuhkan kerjasama antar daerah perbatasan adalah kualitas infrastruktur jalan dalam upaya konektivitas jalur perbatasan yang lebih memadai.
“Banten dan Jabar itu persoalan utamanya adalah infrastruktur jalan dan harus jadi perhatian karena tidak pernah selesai dari dulu sampai sekarang. Beruntung Tangerang ada (berbatasan dengan) Jakarta, bukan karena peran APBD tapi karena peran swasta membangun,” ujarnya.
Menurut Wahidin, Banten memiliki begitu banyak potensi luar biasa baik di darat, laut maupun udara. Ditambah dengan adanya 13 proyek strategis nasional yang hampir selesai.
Sebanyak 67 persen jalan tol sudah terbangun, progres 70 persen pembangunan waduk Karian, dan sejumlah proyek lain yang perlu didukung dengan program pemerintah daerah.
Pembangunan yang difokuskan ke wilayah Banten Selatan tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghilangkan ketimpangan antara wilayah utara dengan selatan.
“Hanya infrastruktur yang belum pernah ditingkatkan khususnya jalan nasional, untuk kewenangan pemerintah daerah ayo kita perbaiki dan bangun bersama agar ada konektivitas kawasan yang satu dengan yang lain.
Kepala Bappeda Banten Muhtarom dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini adalah dalam rangka MoU dan menindaklanjuti perjanjian kerjasama antar OPD dari masing-masing daerah.
Berdasarkan hasil pembahasan teknis yang dilakukan sebelumnya, ada 18 urusan kerjasama pembangunan antara Jawa Barat-Banten dalam kurun waktu 3 tahun yakni 2020-2022.
“Untuk Banten, ada 3 kabupaten/kota yang berbatasan. Kota Tangsel dengan Depok dan Bogor, Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak dengan Sukabumi.
“Jalan akses sampai Pelabuhan Ratu, dari Banten juga demikian karena ada tol Serang Panimbang, kalau disepakati nanti kan bisa nyambung. Tangsel juga dengan Bogor ada jalan khusus untuk pengambilan batu dari gunung Sindur sehingga tidak menimbulkan kemacetan,” tutur Muhtarom.
Setelah Musrenbangtas ini, lanjutnya, akan dilakukan MoU dan akan dituangkan dalam RKPD 2020 baik oleh Banten maupun Jawa Barat. (Red)
