TANGSEL – Pembahasan pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer memicu banyak kontroversi, terutama dari daerah-daerah yang dikira masih membutuhkan banyak tenaga honorer.
Diketahui, kebijakan tersebut bersumber dari Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang sepakat untuk secara bertahap menghapuskan jenis-jenis pegawai seperti tenaga honorer.
Kesepakatan tersebut dikutip dari kesimpulan rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi II, gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020) lalu.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan bahwa perlu dipastikan tidak adanya lagi pegawai-pegawai yang jenisnya di luar undang-undang. Menurut UU tersebut, hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK.
“Sementara, saat ini masih ada bahkan di daerah-daerah masih mengangkat pegawai-pegawai yang kontrak tapi kontraknya seperti apa kita tidak tahu,” kata Arif dalam sidang tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmy Diany belum bisa berkata banyak. Namun dirinya akan memperjuangkan para tenaga honorer tersebut.
Menurut Airin, pada saat dirinya pertamakali menjadi walikota, di Tangsel terdapat moratorium tidak boleh ada penerimaan PNS. Sehingga yang membantu Tangsel berdiri itu, kata dia, adalah tenaga honorer bukan ASN.
“Nah kemarin kan ada solusi buat PPPK dan yang lainnya. Pada intinya bahwa regulasi itu dibuat untuk bisa menghasilkan ASN yang memiliki kompetensi dan profesionalitas. Makanya, nanti kita akan diskusikan, kita bahas lagi seperti apa sih sebetulnya penghapusan honorer dan pengangkatan PPPK kan pasti ada tes yang harus dijalani. Nanti kita lihat lagi deh turunannya seperti apa,” ungkap Airin kepada wartawan di Puspemkot Tangsel, Jumat (24/1/2020).
Menurut Airin, Tenaga honorer di Tangsel saat ini masih sangat dibutuhkan. Sementara untuk gajinya, lanjut dia, selama ini ditanggung oleh APBD dan tidak membebani APBN.
“Kan Tangsel masih butuh pegawai. Jadi saya khawatir kalau misalkan dihilangkan ga ada yang bantuin saya. Makannya Ini pasti akan kita pikirkan,” ujarnya.
Walikota dua periode itu juga meminta kepada para honorer, agar tetap meningkatkan profesionalitas, kompetensi, dan kemampuan, serta menunjukan walaupun honorer tidak kalah baiknya secara kualitas dibandingkan dengan ASN.
“Pasti saya akan perjuangkan. Karena saya tahu persih bahwa Tangsel memang butuh, karena sebagai daerah baru, pernah moratorium, dan pada saat dibuka pendaftaraan CPNS pun sangat terbatas. Kalau ga ada mereka gimana mau kita kerja,” tutupnya. (Ihy/Red)
