TANGERANG – Intervensi Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap kasus stunting di Kota Tangerang terus diperkuat. Kini, Pemkot Tangerang pun menargetkan kasus stunting di Kota Tangerang bisa selesai atau rampung, bukan sekadar penurunan angka kasus.
Diketahui, Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang berhasil menekan angka stunting dari 15,3 persen pada 2021 menjadi 11,8 persen pada 2022, turun 3,5 persen. Angka ini termasuk terendah di Provinsi Banten.
Intervensi ini pun diperkuat dengan Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah yang menugaskan seluruh OPD mengambil peran sesuai dengan tupoksinya, sehingga target ini benar dapat tercapai.
“Walaupun Kota Tangerang termasuk terendah masalah stunting se-Provinsi Banten, tapi dengan berbagai program dan ikhtiar yang dilakukan, Pemkot Tangerang tetap targetkan permasalahan stunting di Kota Tangerang dapat selesai secara optimal,” tegas Walikota, Selasa (16/5/2023).
Kepala DP3AP2KB Kota Tangerang, Jatmiko menuturkan, DP3AP2KP di 2022 dalam penanganan stunting membentuk 754 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di 13 kecamatan. Terdiri dari Kader PKK, Tenaga Kesehatan dan Kader KB, yang bertugas mendampingi keluarga berisiko stunting, dengan sasaran calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, bayi dua tahun (baduta) dan bayi lima tahun (balita).
Disamping itu, DP3AP2KB juga memiliki program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Ada juga program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) yang juga dikuatkan beserta akses pelayanan keluarga berencana.
“Dalam pergerakannya, DP3AP2KB fokus akan pada pencegahan ataupun pola asuh yang nantinya akan berpengaruh pada perbaikan asupan gizi dan penurunan infeksi hingga angka stunting tertangani dan tidak meningkat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Tangerang, dr Dini Anggraeni menyatakan Dinkes telah menggunakan aplikasi SiData untuk melakukan pendataan anak berstatus stunting dengan terinci, yakni by name by address. Sehingga, intervensi yang disiapkan akan lebih sesuai target yang dibutuhkan mereka anak, keluarga atau lingkungan berstatus stunting.
Program yang dikerahkan Dinkes, kata dr Dini dalam penanganan kasus stunting cukup banyak. Diantaranya, dalam konsumsi pangan dilakukan promosi dan konseling menyusui, pemberian makanan bayi anak pada masa 1000 hari pertama kehidupan, sumplementasi gizi makro, suplementasi tablet penambah darah, suplemen ibu hamil, vitamin A, kalsium dan zinc serta fasilitas Pos Gizi.
“Sedangkan untuk pelayanan kesehatan, Dinkes cukup fokus dengan pemantauan pertumbuhan, pemeriksaan kehamilan gratis, pendampingan ibu hamil oleh kader Srikandi, kelas ibu hamil dan balita, posyandu remaja, imunisasi, pemberian obat cacing. Tak sampai disitu, Dinkes juga melakukan penyuluhan calon pengantin dan menyediakan sistem rujukan terintegrasi,” papar dr Darto saat dihubungi.
Ia pun mengaku, keberhasilan penurunan stunting di Kota Tangerang merupakan buah dari kerjasama dengan melakoni program yang ada secara holistik dan terintegratif. “Mulai dari OPD yaitu Dinkes, Bappeda, DP3AP2KB, Disdukcapil, PDAM, Perkim, Diskominfo, Dinsos, DKP, organisasi profesi, media masa, pendidikan, universitas dan pihak swasta, semua bergerak, sadar dan menjadi tanggung jawab,” katanya.
(Ril/Red)
