CILEGON – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Cilegon. Penyampaian aspirasi tersebut dilakukan sebagai bentuk refleksi Hari Jadi Kota Cilegon ke-26 tahun yang jatuh pada 27 April 2025 kemarin.
Dalam orasinya, para mahasiswa itu menyuarakan sejumlah persoalan yang tengah terjadi di Kota Cilegon, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Di 26 tahun ini, sudah saatnya Pemerintah Daerah bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa semua warga Cilegon, tanpa terkecuali dapat merasakan hasil pembangunan yang merata dan berkualitas. Pemerintah juga perlu melakukan refleksi mendalam atas berbagai pencapaian dan tantangan yang masih dihadapi,” kata Ketua Umum IMC, Ahmad Maki, Senin (28/4/2025).
Maki menjelaskan, pelaksanaan pendidikan di Kota Cilegon menjadi salah satu sektor yang patut menjadi sorotan utama. Pasalnya, Sebanyak 13,24 persen siswa dan siswi tercatat mengalami putus sekolah sehingga menjadikan Cilegon sebagai daerah dengan tingkat putus sekolah tertinggi ketiga di Provinsi Banten.
Sektor kesehatan juga menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Pada 2024, sebanyak 34.000 warga terindikasi terpapar Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Selanjutnya, kata Maki, kasus stunting yang masih mencapai 876 anak menjadi masalah besar yang perlu perhatian serius dalam upaya pemenuhan gizi dan kesehatan anak. Belum lagi ditambah jumlah penularan HIV meningkat signifikan dengan 131 kasus yang tercatat pada Maret 2025.
“Pelayanan publik di Kota Cilegon juga diwarnai oleh adanya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan masyarakat. Hal ini menambah daftar panjang permasalahan yang menghambat perkembangan daerah dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap aparatur pemerintah,” ucap Maki.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Cilegon. Bahkan dalam aksi unjuk rasanya itu, mereka sampai mencoret-coret plang Kantor Walikota Cilegon menggunakan pilok. Mereka menambahkan kata “sosmed” setelah kata “kota” sebagai bentuk sindirian terhadap Walikota dan Wakil Walikota Cilegon yang suka main sosial media.
“Kami meminta kepada Pemerintah Cilegon agar benar-benar mengurus kota ini. Permasalahan di kota ini sudah sangat kompleks dan butuh tindakan yang nyata,” kata Ketua BEM Cilegon, Syafaatul Amin.
Syafaatul juga menuntut Pemerintah Daerah agar berkomitmen untuk berlaku transparan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang tengah terjadi di Kota Cilegon.
“Kami tidak akan diam dan akan terus mengawal pemerintah untuk memenuhi komitmennya,” tutupnya.
Penulis: Maulana
Editor: Usman Temposo