KAB. TANGERANG – Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Muhammad Yusuf menyebut temuan laporan fiktif dan mark up Dana BOS tahun 2019 yang diduga dilakukan oleh Kepala Sekolah dan mantan Bendahara SMAN 21 Kabupaten Tangerang tengah ditangani Inspektorat.
“Itu sudah ditangani inspektorat, inspektorat pasti mempunyai saran saran ke pimpinan (Gubernur Banten),” ujar Yusuf saat dihubungi BantenNews.co.id, Kamis (4/6/2020)
Pihaknya mengklaim selama ini terus memperingatkan bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk optimalisasi pembelajaran dan operasional sekolah.
“Dan juga secara internal sudah berkali-kali pada setiap kesempatan, sudah dikasih tahu bahwa Dana BOS harus digunakan sesuai perencanaan yang dilakukan sekolah,” katanya.
Disingguh soal dugaan banyak oknum yang bermain untuk menyelewengkan Dana BOS, Yusuf enggan berkomentar lebih jauh. Semua telah ditangani Inspektorat.
“Sudah di tangani inspektorat, siapapun dia orangnya. Kita punya mekanisme penanganan kasus,” pungkasnya
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Barhum berkomentar atas dugaan laporan fiktif dan mark up Dana BOS tahun 2019. Menurut dia, sudah jelas itu merupakan bagian tindakan korupsi.
Barhum menuturkan di aspek akuntabilitas, jika terbukti sanksi kepegawaian bisa penonaktifan, penurunan pangkat dan sampai pemecatan sebagai pegawai. Dan dari aspek hukum itu merupakan tindak pidana korupsi.
Temuan praktik korupsi tersebut bertanda mental pejabat di sektor lembaga ada kemunduran slogon mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Ya tentunya harus ada evaluasi jabatan secara intregritas oleh institusi yang kompeten,” ujarnya
Sampai berita ini tayang, wartawan BantenNews.co.id masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala SMAN 21 Kabupaten Tangerang Wiji dan Bendahara terdahulu Subaih.
(Ren/Red)
