PANDEGLANG – Bupati Pandeglang, Irna Narulita kembali mendatangi Kementerian PUPR. Menurut Irna hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pembangunan Hunian Tetap (Huntap) untuk korban bencana tsunami sesuai dengan apa yang diharapkan.
“Ya kedatangan kami kesini (KemenPUPR-red) untuk berkoordinasi membahas terkait masalah hunian tetap (Huntap), agar progres pembangunanya berjalan optimal, “Kata Irna usai melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Jumat (22/3/2019).
Ia mengatakan dalam hal ini pihaknya ingin memastikan bahwa untuk bantuan pembangunan huntap siapa yang bertanggung jawab untuk alokasi anggaranya.
“Ternyata dari hasil rapat tadi bersama Kementerian PUPR dan BNPB sudah di pastikan pembangunan hunian tetap (Huntap) anggaranya di BNPB,” katanya dikutip dari Instagram Humas Pemkab Pandeglang.
Ia menambahkan dalam hal ini, Kementerian PUPR terkait pembangunan huntap hanya sebagai pendamping teknis, dan sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo kepada semua jajaran kementerian terkait, Pemprov Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang agar pembangunan huntap di Pandeglang ini segera dilaksanakan.
Sementara itu Kepala DPKP Sarif Hidayat mengatakan untuk pembangunan hunian tetep di Pandeglang sebanyak 824 unit, tentunya dalam hal ini harus di perhatikan yaitu kesiapan lahan.
“Adapun lahan yang di sediakan Pemkab Pandeglang akan menjadi prioritas pembangunan. Nanti ada tim dari pusat untuk mengecek lapangan terkait kesiapan lahan dan sebagainya,” ujar Sarif.
Lebih lanjut Ia mengatakan saat ini pihaknya sedang konsen pembangunan hunian sementara (Huntara).
“Itu dulu yang akan kita selesaikan, misalkan di pertengahan jalan memungkinkan huntara tidak selesai pembangunannya tapi langsung dibangunkan huntap tidak jadi masalah, yang paling penting prinsipnya adalah lahannya bisa ditempati dan lahan tersebut milik pemerintah daerah atau bantuan dari Pemprov Banten,” terangnya.
Masih kata Sarif, pembangunan huntara dan huntap dibangun secara bersamaan juga tak jadi masalah.
“Misalnya anggaran untuk pembangunan huntara ada, dan untuk pembangunan huntap anggaranya sudah tersedia kenapa gak langsung,” imbuhnya. (Red)
