SERANG – Seorang wanita asal Pontianak berinisial LA (43) ditangkap Polisi karena mengaku sebagai anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Dia awalnya menarget kepala daerah terpilih di Banten karena ingin masuk dalam lingkungan pejabat.
Wanita paruh baya yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga itu ditangkap pada 5 Februari 2025 lalu. Ia dilaporkan karena diduga akan menipu kepala daerah di Banten.
LA yang berstatus ibu rumah tangga ditangkap di kontrakannya di Kecamatan Kaligandu, Kota Serang pada Rabu (5/2/2025) usai dilaporkan akan menipu kepala daerah terpilih di Provinsi Banten.
LA diketahui membuat surat perintah palsu yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan dan bertemu dengan kepala daerah
“Ingin ada dalam posisi ruang lingkup pejabat-pejabat di pemerintahan saja. Adapun kedepannya sudah kenal kita belum tahu. Belum ada kerugian materi juga,” kata Dirreskrimum Polda Banten Kombes Pol Dian Setyawan melalui keterangannya, Rabu (19/2/2025).
Kata Dian, aksi LA akhirnya terbongkar setelah dirinya bertemu dengan suami dari kepala daerah terpilih pada 2 Februari 2025. LA mengaku kalau dirinya merupakan anggota Paspampres dari TNI AU yang ditugaskan untuk menjaga Kepala Daerah terpilih yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Di pertemuan itu, LA memperlihatkan surat perintah dengan kop surat logo dan tulisan Tentara Negara Indonesia Komando Paspampres Grup A Nomor: Sprint974/XII/2024. Dari hasil pengecekan, surat yang dibawa oleh LA ternyata palsu.
“Tersangka ini membawa surat perintah dari Komando Paspampres Grup A. Setelah dicek, surat itu dugaan palsu karena surat itu tidak terregister di Paspampres,” ujar Dian.
Kecurigaan suami kepala daerah kemudian muncul setelah LA tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan. Karena curiga LA merupakan Paspampres gadungan, dia kemudian dilaporkan ke Polda Banten oleh adik dari kepala daerah tersebut.
“Adik dari kepala daerah terpilih langsung melaporkan ke Polda Banten,” tandas Dian.
Karena perbuatannya, LA dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: Usman Temposo
