SERANG – Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyertaan modal untuk penambahan saham PT Banten Global Development (BGD) kepada Bank Banten yang rencananya akan dilaksanakan, Minggu (19/7/2020), dibatalkan dan diganti pada Selasa (21/7/2020).
Hal itu karena, hasil pembahasan Raperda tersebut sebelumnya harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Wakil Ketua DPRD Banten yang juga anggota Badan Musyawarah (Banmus), M Nawa Said Dimiyati mengatakan, jadwal paripurna pengesahan Raperda penyertaan modal akan dilaksanakan pada Selasa 21 Juli 2020. Dirinya juga membenarkan, pengunduran jadwal didasari proses asistensi Kemendagri.
“Pleno (pembahasan) sudah selesai, lagi menunggu asistensi dari Kemendagri. Itulah alasan mengapa jadwalnya diubah menjadi hari Selasa 21 Juli 2020,” kata Nawa saat dihubungi, Sabtu (18/7/2020).
Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda penyertaan modal Bank Banten, Gembong R Sumedi mengatakan, pembahasan Raperda dalam rangka penyehatan dan penyelamatan Bank Banten mau tidak mau dibahas secara maraton.
Ia menilai, hal itu dilakukan untuk mengejar target yang telah ditentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Targetnya, sebelum batas waktu yang ditentukan oleh OJK yaitu 21 Juli 2020 mendatang bank dengan nama emiten BEKS ini sudah keluar dari status pengawasan intensif, sehingga kondisinya sudah kembali likuid atau normal,” kata Gembong saat dihubungi, Jumat (17/7/2020).
Gembong mengaku, sejak penetapan pansus, Selasa (15/7/2020), pihaknya langsung menggelar rapat.
“Kemarin baru beres rapat bersama pihak terkait seperti Pemprov dan Bank Banten. Poin besar pembahasannya adalah pembahasan rancangan draf Raperda penambahan penyertaan modal untuk Bank Banten lewat konversi dana BUD yang mengendap di Bank Banten,” ujarnya.
(Mir/Red)
