SERANG – Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Walikota Serang periode 2013-2018 menyatakan, terdapat beberapa catatan dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut, khususnya dalam soal pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Salah satu yang disoroti adalah terkait kegiatan pembangunan toilet yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kota Serang. Yang menjadi persoalan adalah masalah kesesuaian kegiatan dengan rencana yang disiapkan. “Makanya kami tekankan hasil evaluasi LKPj ini yang paling dasar adalah, harus diperkuat maksud dan tujuan dari kegiatan,” kata Ketua Pansus LKPJ AMJ, Ii Ismail kepada awak media di Kantor DPRD Kota Serang, beberapa waktu lalu.
Kegiatan pembangunan WC yang diadakan oleh Disparpora diakui olehnya belum memperlihatkan kesesuaian maksud dan tujuan program, hal tersebut berdampak pada target dan sasarannya. “Sebenarnya bukan temuan, tapi terkesan dipaksakan agar ada keseuaian. Ini kan rencananya untuk meningkatkan destinasi wisata. Bukan hanya Dinas Pariwisata saja yang seperti ini, hampir seluruhnya, jadi harus terus dievaluasi dan diperbaiki,” ujarnya.
Ia menegaskan, OPD seharusnya melihat dari target-target yang ada dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) sebelum menurunkannya menjadi sebuah program dan kegiatan. “Jadi kan rencana panjangnya ada di RPJMD, lalu kita perjelas dulu maksud dan tujuan programnya yang tepat, kemudian baru tentukan target dan sasarannya. Saya rasa perencanaannya sudah bagus, tapi ya itu, maksud dan tujuannya harus diperbaiki,” terangnya.
Saat dikonfirmasi kepada Kepala Bidang Destinasi Disparpora Kota Serang Tb Ahmad Bajuri mengaku, tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun ia tidak menampik bahwa memang ada kegiatan pembangunan WC di tempat wisata yang diadakan oleh Disparpora Kota Serang. “Saya waktu itu baru saja mutasi kesini, jadi kurang begitu tahu detilnya. Tapi memang ada kegiatan pembangunan WC,” ujar Bajuri, Senin (6/8/2018).
Menurutnya, pembangunan WC itu merupakan bagian dari program peningkatan sarana pendukung destinasi wisata. Adapun untuk pembangunan kemarin dilaksanakan di Bumi Perkemahan Karondang. “Ya mungkin karena tidak ada WC nya, jadi akhirnya dibangun. Masa nanti kalau mau buang hajat tidak ada tempatnya,” lanjut Bajuri.
Sedangkan terkait anggaran, Bajuri lagi-lagi mengaku tidak terlalu mengetahui. Namun menurutnya, bisa jadi sumber anggaran tersebut berasal dari APBD Provinsi.
“Saya lupa, ini Banprov (Bantuan Provinsi, red) atau APBD Kota Serang. Namun kami anggarannya kecil, per tahun Rp300 juta untuk bidang destinasi, jadi kalau tidak ada banprov, kami agak kesulitan,” ujarnya. (Dhe/Red)
