CILEGON – Walikota Cilegon Edi Ariadi membeberkan masih minimnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon dalam paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada tahun 2018 di gedung DPRD Cilegon, Rabu (20/3/2019).
Sejumlah komponen PAD seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dinilai belum optimal dalam memberikan sumbangan bagi keberlangsungan daerah.
“Retribusi IMB itu hanya terealisasi Rp11 miliar dari target yang direncanakan Rp15,1 miliar. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan teknis bangunan,” ujarnya.
Selain menyangkut kemampuan, Edi juga menyinggung minimnya jumlah SDM di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) untuk memaksimalkan salah satu komponen yang diharapkan mendongkrak PAD tersebut.
“Ya di sana (DPU-TR) itu kan cuma Dendi sama Mugni, padahal dia kan harus ke lapangan, dia harus mampu membaca DED misalnya berapa luas bangunan, materinya apa saja. Yang lainnya kan paling ngikutin ke lapangan doang,” katanya.
Beda halnya dengan BPHTB yang capainnya masih sangat jauh dari harapan. Komponen pajak ini hanya mampu membukukan pendapatan sekira Rp78,1 miliar dari jumlah yang ditargetkan yakni Rp221,12 miliar atau baru terealisasi sekira 35,3 persen. Edi mengungkapkan, hal itu terjadi lantaran adanya salah penghitungan target.
“Realisasinya (BPHTB) memang di luar perkiraan. Karena transaksi BPHTB potensial yang diperkirakan terjadi di tahun 2018 itu tidak terealisasi,” terangnya.
Dipaparkan, komponen penerimaan dari BLU-RSUD dalam pendapatan lain-lain yang sah juga turut menjadi obyek yang tak optimal. Dari target penerimaan Rp94,99 miliar, rumah sakit plat merah itu hanya menyumbang PAD di kisaran Rp77,1 miliar. Secara menyeluruh, bahwa capaian PAD belum memenuhi dari jumlah yang ditargetkan yakni sekira Rp733,4 miliar dan hanya berhasil dibukukan sekira Rp578,3 miliar atau terealisasi sekira 78,9 persen.
Sementara Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Sari Suryati mengaku akan berkomentar lebih lanjut kaitan hal itu setelah melalui pembahasan keuangan daerah dan menuai tanggapan dari parlemen.
“Sebenarnya kan SDM kita yang ada itu tinggal memetakan terhadap potensi IMB. Itu kan harus tekun ya. Karena kebetulan tahun ini kita juga lakukan pemetaan terhadap potensi retribusi IMB yang bisa menjadi PAD kita. Tidak sulit menyiapkan SDM-nya, tapi dia harus mampu memetakan potensi yang sesungguhnya banyak ini, jadi kembali lagi pada disiplin data,” ucapnya enteng. (dev/red)
