SERANG – Presiden Prabowo, Subianto membuat kebijakan efisiensi pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga negara lainnya dengan target penghematan APBN hingga Rp306 triliun. Nyatanya, penghematan itu terkesan omon-omon semata karena ratusan triliun ternyata dihabiskan TNI dan Polri untuk ‘fesyen’.
Pemangkasan anggaran itu konon untuk membiayai dua proyek besar rezim Prabowo, yaitu Danantara dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Akibatnya, sejumlah lembaga akhirnya terdampak. Contohnya seperti Lembaga-Lembaga penting HAM dan demokrasi serta perlindungan dan layanan keadilan seperti Komnas HAM, Komisi Yudisial atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan melemah selema beberapa tahun ke depan karena anggaran yang cekak.
Sebaliknya, di tahun 2025 ini, Kemenhan dan TNI mendapatkan anggaran sebesar Rp140 triliunan serta Polri mendapatkan Rp106 triliun.
Redaktur Project Multatuli, Mawa Kresna menemukan adanya belanja besar-besaran Polri dan TNI untuk busana atau fesyen. TNI menggunakan anggarannya sebesar Rp2,3 triliun untuk belanja fesyen, sedangkan Polri menghabiskan Rp2,8 triliun.
Kresna membedah anggaran dua lembaga itu dari laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dua data yang ditelisik oleh Kresna yaitu data perencanaan dan data pelaksanaan.
“Dari penelusuran ini dari (data) perencanaan itu yang terlihat menonjol itu justru di (anggaran untuk) pakaian dan aksesoris, loh ini ko gede banget,” kata Kresna di kanal youtube Satu Visi Utama dalam program bincang ‘Buka Kartu’.
Pakaian dan aksesoris itu meliputi seragam, baju olahraga, celana, topi, rompi, sarung tangan, kaos kaki, sepatu, bahkan celana dalam. Dari data pelaksanaan anggaran Polri per 7 Februari 2025, mereka menganggarkan Rp2,8 triliun untuk pakaian dan aksesoris.
Item terbesar yang dibeli Polri dari anggaran tersebut yaitu kacamata taktikal senilai Rp97 miliar dibeli lewat e-katalog dari penyedia PT Diramoti Alam Perkasa yang dibeli oleh satuan kerja Staf Logistik (Slog) Polri. Satu unit kacamata itu seharga Rp1,5 juta.
Saat Kresna melakukan pengecekan di toko online, kacamata serupa hanya seharga Rp200 ribuan. Di toko online itu, si penjual juga mencantumkan embel-embel ‘jatah Polri’ dalam dagangannya.
Barang lainnya yang dibeli dengan harga mahal selain fesyen, padahal di toko online, dengan spek barang serupa bisa lebih murah adalah Tongkat Baton Polri. Di e-katalog per unitnya yaitu Rp3,6 juta sedangkan di toko online seharga Rp375 ribu. Polri membeli tongkat itu dengan total Rp70 miliar.
“Ini tuh tongkat yang kalau mahasiswa demo, buat gebukin mahasiswa. Kalau kita bilang ini kemahalan, itu hampir 10 kali lipat,” kata Kresna.
Setali tiga uang, anggaran besar juga digelontorkan Kemenhan untuk pakaian dan aksesoris TNI. Pengadaan yang mencolok adalah untuk jas hujan Babinsa seharga Rp49 miliar dibeli melalui e-katalog dari penyedia CV Berkat Anugrah. Harga satuan jas hujan itu adalah Rp370 ribu.
Sedangkan di toko online, lagi-lagi barang yang sama dengan spek serupa juga hanya seharga Rp134 ribu yang paling mahal. Lucunya, Kresna menemukan data di tahun 2023 hanya ada 65 ribu Babinsa di Indonesia. Artinya anggaran belanja jas hujan seharga Rp49 miliar itu berarti ada 134.545 jas hujan yang dibeli. Satu Babinsa berarti mendapatkan dua jas hujan.
Belum selesai di situ. Anggaran besar juga dipakai Kemenhan untuk membeli sepatu merek Galaxy I dengan total belanjar Rp16,6 miliar. Sepasang sepatu yang sudah ada tulisan ‘TNI AU’ itu dihargai Rp1,5 juta.
Penyedia sepatu tersebut, di e-katalog ternyata juga menjual sepatu serupa dengan nama yang berbeda. Ada sepatu merek Bolzano II yang bentuknya sama persis dengan Galaxy I tapi harganya ‘hanya’ Rp910 ribu.
“Rakyatnya aja beli sepatu gapernah semahal ini,” ujar Kresna.
Dari temuannya, Kresna berkesimpulan kalau efisiensi yang terus digemborkan oleh Prabowo tidak selaras dengan anggaran belanja dua lembaga tersebut. Efisiensi Prabowo malah terkesan tidak tepat sasaran dan menjadikan dua lembaga itu seperti anak kesayangan.
“Kalau dilihat di kementerian lain, yang esensial justru dipangkas tapi untuk lembaga ini justru ga kena,” pungkasnya.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: Usman Temposo
