PANDEGLANG – Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten menyoroti pelayanan kesehatan dan penanganan bencana tsunami di Kabupaten Pandeglang. Hal itu terungkap usai Kepala Ombudsman Perwakilan Banten Bambang P Sumo melakukan pertemuan dengan Sekda Pandeglang, beberapa dinas terkait dan perwakilan Kodim 0601 Pandeglang.
Kata Bambang, kedatangannya ke Pandeglang untuk mempertanyakan kendala dalam menangani bencana tsunami. Ia mengaku siap membantu memberikan rekomendasi untuk pemerintah pusat apabila Pemkab Pandeglang mengalami kesulitan.
Menurutnya, selama penanganan bencana ada beberapa catatan yang dilakukan Ombudsman terutama soal lemahnya koordinasi antar OPD terkait yang menangani, selain itu SDM serta sarana kebencanaan untuk Pandeglang diangap masih sangat kurang.
“Kemarin memang cukup bagus tapi memang di awal-awal koordinasi antar dinas agak kurang ya, misalnya ada anggaran yang terhambat karena ada aturan yang agak merepotkan sehingga perlu diselaraskan. Terkait aturan, terkait koordinasi, anggaran terkait dengan data itu perlu dikelola dengan baik. Oleh karena itu pemerintah kabupaten/ kota harus menyiapkan tim-tim kebencanaan ini harus lebih solid lagi dan memfungsikan BPBD lebih baik lagi,” ujar Bambang, Kamis (9/5/2019).
Sementara itu, Sekda Pandeglang Pery Hasanudin menyampaikan, kedatangan Ombudsman untuk mengevaluasi bagaimana pelayanan dan penanganan tsunami di Pandeglang Selain itu Ombudsman juga mempertanyakan terkait beberapa jaminan sosial untuk para korban tsunami.
“Dia membantu kami kira-kira apa yang bisa dibantu mungkin ada yang harus ditarik ke tingkat pusat, terutama jaminan pelayanan kependudukan dan kematian katanya sudah ada, katanya datanya ada yang perlu divalidasi,” ujarnya. (Med/Red)
