CILEGON – Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkot Cilegon, Sari Suryati menegaskan bahwa mutasi dan rotasi pejabat eselon III dan IV di lingkungan kerja Pemkot Cilegon akan dilakukan bila sudah ada penetapan Walikota definitif.
Dengan demikian, seraya menunggu kepastian waktu penetapan itu, menurutnya Baperjakat hingga saat ini belum bekerja sama sekali. “Dari dulu juga kita sudah tahu data di kepegawaian yang pensiun sekian, (jabatan) yang kosong sekian. Tapi sampai sekarang kita belum mengambil langkah untuk melakukan rapat Baperjakat, karena menunggu Walikota definitif dulu,” ujarnya, Kamis (11/10/2018).
Selain menyangkut jabatan Walikota yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt), kata dia, pertimbangan banyaknya program prioritas daerah yang tak kalah pentingnya menuntut kerja pemerintahan menjadi tidak terfokus pada persoalan mutasi rotasi tersebut.
“Ada program kita yang lain juga yang sangat mendesak. Seperti JLU (pembebasan lahan Jalan Lingkar Utara) itu sangat mendesak, pekerjaan yang prioritas, kalau kita tidak mengambil sikap bagaimana trust (kepercayaan) masyarakat ke pemerintah daerah. Itu yang lebih menjadi konsentrasi kita,” terang Sekretaris Daerah Kota Cilegon ini.
Menyangkut persoalan dampak penghapusan Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang akan berdampak pada kehilangan jabatan sejumlah pejabat eselon IV, Sari mengaku Pemkot Cilegon sudah berupaya untuk menyikapinya dengan mempertimbangkan sejumlah jabatan yang kosong saat ini.
“UPT ini kan menjadi permasalahan nasional, tapi karena ini amanat Undang Undang, tapi kan kita pemerintah daerah tidak serta merta seperti itu. Artinya kita berpikir bagaimana menyelamatkan teman-teman yang ada di UPT. Ada kepala UPT di bawahnya ada dua Kasubag, ini kita petakan dulu dengan posisi jabatan saat ini, disandingkan dengan yang kosong saat ini, sambil kita menunggu kepastian keputusan dari Kemendagri dan KemenPAN (kaitan penghapusan UPT),” tandasnya.
Berbeda dikatakan Sekretaris Baperjakat Pemkot Cilegon, Mahmudin. Menurutnya rencana kerja Baperjakat seharusnya telah terlaksana, namun lantaran agenda seleksi CPNS oleh pihaknya saat ini memaksa rencana kerja Baperjakat ditunda. “Yah perintah kerja Baperjakat sih sudah, cuma kan belum mulai serius. Karena kan kita lagi ngurusi CPNS,” katanya melalui sambungan telepon.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon ini menerangkan, hingga saat ini pihaknya mencatat kekosongan penjabat itu terjadi di 20 jabatan yang terdiri dari 11 jabatan eselon IV dan 9 jabatan eselon III.
“Kita juga masih memikirkan nasib dari teman-teman eks UPT. Makanya kita menunggu kepastian dari Bagian Organisasi, sebetulnya berapa UPT yang dihapus dan yang tidak dihapus, sementara belum final. Katanya masih dikaji, tapi ngga tahu dikajinya sudah sejauh mana. Karena kan yang seharusnya menjadi prioritas (mutasi dan rotasi) itu adalah teman-teman eks UPT,” jelasnya. (dev/red)
