TANGERANG – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) melaksanakan diskusi terpumpun dengan tema Mencari Solusi Permasalahan Pendidikan Melalui Pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) di Provinsi Banten yang berlangsung tanggal 21-22 November 2019 di salah satu hotel di Serpong, Tangerang Selatan.
Dalam diskusi tersebut, PASKA mengajak berbagai pemangku kepentingan pendidikan seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, Perguruan Tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta media cetak dan elektronik untuk mendiskusikan permasalahan pendidikan di Provinsi Banten.
Tujuannya, mencari solusi permasalahan pendidikan di Provinsi Banten dan mewujudkan pendidikan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Kepala PASKA Hendarman menjelaskan melalui NPD pihaknya berupaya memberikan
gambaran pendidikan di suatu daerah.
“Mulai dari anggaran yang sudah dialokasikan, kemudian digunakan untuk apa. Itu semua tergambar jelas di NPD. Kami bertujuan membuat program berbasis data sehingga diupayakan penggunaan anggaran [pendidikan] ini sesuai,” kata Hendarman ditemui usai membuka acara di Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (20/11/2019).
Ia menambahkan, NPD terdiri dari beberapa variabel seperti alokasi pendanaan pendidikan, rincian dana transfer daerah, alokasi anggaran bantuan pemerintah melalui APBN, data rasio pendidikan, akreditasi sekolah, kondisi ruang kelas, pelaksanaan UNBK, hasil ujian nasional dan sebagainya. Dari data kuantitatif tersebut akan terlihat keunggulan dan kekurangan kondisi pendidikan di suatu daerah. “Kami buat beberapa variable capaian kinerja sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP),” kata Hendarman.
Melihat data NPD di Provinsi Banten, Hendarman menilai ada kabupaten dan kota yang mengalokasikan dana pendidikan mendekati 20 persen, namun ada juga daerah yang belum mendekati 20 persen. “Tapi intinya kami mau menggugah komitmen [kepala daerah] untuk menekankan pentingnya alokasi dana pendidikan untuk pembangunan SDM. Nah NDP ini bisa dijadikan rujukan untuk melihat arah kebijakan pendidikan,” kata dia.
Dalam diskusi tersebut juga membahas dan mencari solusi tentang analisis data dan tren pendidikan dari NPD tahun 2017 dan 2018. Tak hanya sampai di situ, dalam forum itu juga dihasilkan usulan rekomendasi solusi permasalahan pendidikan yang ditujukan baik untuk pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat.
NPD sendiri adalah platform informasi tentang potret kinerja pendidikan pada suatu daerah yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Hendarman berharap NPD bisa digunakan para pemangku kepentingan pendidikan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan dan mendorong perubahan pendidikan di Provinsi Banten ke arah yang lebih baik.
Mewujudkan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, dalam acara DKT ini dilakukan berbagai paparan dari pemangku pendidikan pusat dan daerah, serta Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kemendikbud di Provinsi Banten meliputi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Kantor Bahasa, BP-PAUD dan Dikmas dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Banten.
Hendarman menambahkan bahwa NPD merupakan terobosan yang dilakukan Kemendikbud sejak tahun 2015 yang berisi informasi tentang anggaran pendidikan, satuan pendidikan, kualifikasi guru, keadaan siswa, angka partisipasi murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), angka putus sekolah dan mengulang, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hasil UN akreditasi, data budaya dan bahasa daerah.
Data-data yang ditampilkan bersumber dari Kemendagri, BPS, BAN SM, BAN PAUD dan PNF dan data internal Kemendikbud. NPD, selain dibuat dalam versi cetak juga terdapat versi aplikasi yang dapat dibuka melalui http://npd.kemdikbud.go.id dan melalui android. Dalam aplikasi tersebut semua orang bisa mengunduh NPD versi cetak dan juga dapat melihat perbandingan profil pendidikan antar daerah baik dalam satu provinsi maupun lintas provinsi.
Dari NPD 2018 dapat terlihat data capaian dan tren pendidikan di Provinsi Banten. Pada tahun 2018 masih sangat banyak sekolah yang belum menyelenggarakan UNBK, terutama pada jenjang SMP. “Di Banten juga masih banyak ruang kelas yang rusak berat,” tambahnya.
Permasalahan lain yang ada di Banten yaitu masih banyak jumlah guru belum berkualifikasi D4/S-1 terutama pada jenjang SD. Ia berharap pemerintah daerah dapat melakukan beberapa hal antara lain pemerataan guru berfkualifikasi melalui zonasi pendidikan, optimalisasi Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk meningkatkan kapasitas guru yang belum memiliki kualifikasi S-1, dan peningkatan alokasi anggaran untuk memberikan beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi. (You/Red)
