SERANG – Pengamat politik Ray Rangkuti menyoroti fenomena masyarakat yang meragukan integritas dan efektivitas dari partai politik (Parpol). Ray menyebut perubahan sosial dan perilaku publik terhadap parpol bisa terjadi imbas lahirnya media sosial.
Pada tingkat tertentu, Ray mengatakan bahwa medsos telah mengubah cara masyarakat memperjuangkan kepentingan politiknya.
“Jadi kita lihat perubahan-perubahan yang begitu besar, efek dari ditemukannya media sosial,” kata Ray melansir suara.com (jaringan BantenNews.co.id), Kamis (18/5/2023).
Terkait dengan peran parpol dalam situasi yang berubah saat ini, Ray mencontohkan lewat video kritikan yang diunggah seorang anak muda terkait jalan rusak di Lampung. Dia berkata video tersebut sampai membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi langsung melakukan sidak ke Lampung.
Selain itu ada video juga terkait pungutan liar di institusi pendidikan yang diungkap oleh seorang guru muda di Jawa Barat. Dari video itu, kepala dinas dicopot karena terindikasi terlibat dalam pungli yang diungkap oleh guru muda tersebut.
Husein Ali Rafsanjani, seorang guru di Pangandaran yang diancam usai melaporkan tindakan pungutan liar alias pungli.
Hal itu, lanjut Ray memperlihatkan bahwa publik sudah tidak lagi menyerahkan aspirasinya kepada wakil rakyat untuk diperjuangkan. Publik saat ini, dilihat Ray, lebih memilih menjadikan medsos sebagai ruang aspirasi baru yang lebih konkret.
Terkait situasi itu, Ray menilai menjadi peringatan penting untuk lembaga legislatif. Dia khawatir DPR bakal hilang di masa yang akan datang jika tidak ada upaya adaptasi dalam perubahan tersebut.
“Lembaga eksekutif itu kelihatannya usianya ke depan lebih panjang karena bersifat eksekutorial. Tapi untuk usia legislatif, saya kira ini sudah mulai diambang senja. Apakah model politik legislasi yang disebut dengan partai relevan di masa mendatang dengan dunia medsos yang lebih terbuka,” ujarnya.
Lebih dari itu, Ray mengingatkan partai dan politik merupakan dua entitas yang berbeda. Parpol merupakan institusi yang ada karena konstitusi membuatnya ada.
“Sedangkan politik itu entitas lain, di mana orang tukar menukar kepentingan yang tidak selalu melalui institusi partai politik,” ujar Ray.
Anggota DPR Fraksi PDIP Eriko Sotarduga mengakui tingkat kepercayaan publik terhadap parpol masih rendah. Namun, dia berkata masih ada harapan untuk membalikkan keadaan tersebut, terutama di kalangan anak muda.
Terkait dengan anak muda dalam menilai parpol, Eriko menyebut ada tiga hal yang dilihat, yakni korupsi, sustainable energy, dan ekonomi UMKM.
Khusus korupsi, Eriko mengingatkan tidak ada parpol yang mengajarkan korupsi. Dia menegaskan korupsi merupakan perilaku personal. Namun, untuk mengatasi hal itu, dia menyebut PDIP mendorong sistem pemilihan tertutup agar kader yang nanti ditempatkan di parlemen benar-benar punya kredibilitas dalam bertugas.
“Jadi nanti partai yang akan bertanggung jawab kalau kadernya melakukan kesalahan. Kalau sekarang partai bisa menyampaikan konsekuensi dari liberalisme parpol,” ujar Eriko.
Sementara itu, anggota DPR Fraksi PAN Rizki Sadiq menuturkan tingkat apatisme publik terhadap partai politik masih dalam batas wajar berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei.
Untuk meningkatkan partisipasi publik terhadap politik, Sadiq berharap ada keseimbangan di medsos. Sebab, dia melihat saat ini ketidakpercayaan publik terhadap parpol imbas dari tidak seimbangnya publikasi kerja-kerja anggota DPR dalam mengawal kepentingan rakyat.
“Banyak lho kerja-kerja politik di DPR itu yang pro terhadap kepentingan masyarakat dan itu sebuah kerja-kerja yang jangka panjang,” ujar Sadiq.
Sadiq mencontohkan bagaimana anggota DPR memperjuangkan UU untuk buruh migran. Selain itu ada juga UU psikologi hingga UU BPJS.
“Tapi kan tidak ada yang memuat secara terus menerus hal seperti itu. Tapi kalau ada yang jelek, itu di blow upnya luar biasa sekali. Padahal kita sadar, kita hidup dari mulai lahir sampai dengan meninggal ini makhluk politik,” ujar Sadiq.
“Di republik ini, lahir butuh akta kelahiran, meninggal butuh akta kematian. Dan proses di tengah-tengahnya semua proses politik semua antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” ujarnya menambahkan.
(Red)
