CILEGON – Persoalan infrastruktur di Kota Cilegon masih menjadi ‘primadona’ keluhan masyarakat. Mulai dari jalan rusak, drainase buruk, hingga jembatan rusak masih mendominasi.
Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian Laporan Reses I DPRD Cilegon yang hanya diikuti oleh 21 dari 40 wakil rakyat, Senin (16/12/2024).
“Jadi yang banyak memang di infrastruktur tadi ya, untuk jalan dan drainase. Wajar ya, karena sekarang musim hujan. Ada beberapa jembatan, tapi itu hanya beberapa persen,” kata Wakil Ketua I DPRD Cilegon, Sokhidin kepada wartawan usai Rapat Paripurna.
Diketahui, pekan lalu seluruh anggota DPRD Cilegon mengelar agenda Reses I atau menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
Masyarakat dengan bebas menyampaikan aspirasi dan keluhan yang terjadi di lingkungannya masing-masing kepada wakil rakyat tersebut.
“Itu kebutuhan mendasar. Jadi apa yang disebutkan tadi dalam laporan dari perwakilan itu memang adanya,” ujar Sokhidin.
Sokhidin menegaskan, terkait segala aspirasi dan keluhan masyarakat yang disampaikan pada masa Reses I DPRD Cilegon itu pihaknya bakal mengawal agar dapat ditampung dan dilaksanakan oleh eksekutif.
Lantaran persoalan infrastruktur itu juga berkenaan dengan anggaran, maka DPRD Cilegon akan mendorong segala aspirasi dan keluhan masyarakat itu melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2025.
“Kebetulan karena ini tahun pergantian kepemimpinan, hasil rapat evaluasi APBD kemarin dengan provinsi itu lagi digodok regulasinya bahwa ABT itu akan dimajukan khusus tahun 2025,” ucapnya.
“Jadi akan diajukan, mungkin di sekitar bulan Maret sudah mulai dibahas dan mungkin berjalan kalau gak Juni ya Juli. Kalau menunggu 2026 dengan jalan rusak dan drainase yang sudah hancur malah makin parah,” sambungnya.
Penulis : Maulana
Editor: Tb Moch. Ibnu Rushd
