CILEGON – Persoalan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon yang tidak stabil dan tengah menjadi perbincangan publik memantik reaksi mantan Wakil Ketua DPRD Cilegon, Hasbi Sidik.
Hasbi yang saat itu juga turut andil dalam perencanaan anggaran dan pendapatan tahun 2024 lalu mengaku meminta kepada seluruh pihak untuk tidak terlalu dibesar-besarkan. Menurutnya, persoalan ketidakstabilan keuangan itu tidak hanya terjadi di Kota Cilegon saja.
“Pertama, adanya defisit atau apapun istilahnya saya kira dalam konteks tahun ini tidak hanya terjadi di Cilegon saja, ada juga di daerah lain tapi tidak terlalu dibesar-besarkan. Daerah lain ada yang sampai Rp400 miliar juga,” katanya di Ruang Wakil Ketua I DPRD Cilegon yang juga disaksikan oleh beberapa anggota DPRD dari Fraksi Gerindra kepada wartawan, Senin (6/1/2025).
Anggota Komisi V DPRD Banten ini mengungkapkan, persoalan ketidakstabilan keuangan daerah ini tidak bisa dibebankan pada salah satu pihak saja dalam hal ini kepala daerah. Sebab, dalam perencanaan anggaran dan pendapatan itu, seluruh unsur pemerintahan turut terlibat.
“Saya kira kalau bicara pemerintahan, sesuai Undang-Undang bahwa pemerintah daerah itu Pemkot Cilegon bersama DPRD. Walikota dengan unsur OPD yang diketuai oleh Sekda dan DPRD ya DPRD dengan pimpinan dan Badan Anggaran,” ungkapnya.
“Di setiap pemerintahan pasti ada plus minusnya. Tidak plus semua, tapi juga tidak minus semua. Selama ini seolah-olah kan bahwa apa yang dilakukan pemerintah tidak ada plusnya,” sambung Hasbi.
Oleh karena itu, Sekretaris DPC Gerindra Cilegon ini mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak gaduh dengan adanya persoalan defisit keuangan daerah itu. Pasalnya, Pemkot Cilegon melalui Surat Edaran dari Kemendagri telah berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Yang selama ini seolah menyudutkan Cilegon akan begini begini, kan kita sudah ada Surat Edaran yang menjadi komitmen pemerintah dan diketahui Kemendagri untuk sama-sama diselesaikan supaya masa transisi tidak ada persoalan lagi,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua I DPRD Cilegon Sokhidin membenarkan bahwa persoalan ketidakstabilan keuangan daerah itu akan segera diselesaikan secepatnya.
“Kami sudah sepakat dan pasti akan menyelesaikan kewajiban 2024 di awal triwulan pertama ini, secepatnya. Kami bukan membayar utang, tapi kita menyelesaikan kewajiban, karena yang dibangun itu juga untuk kepentingan masyarakat, tidak ada kepentingan pribadi,” ujarnya.
Penulis: Maulana
Editor : Gilang Fattah