PANDEGLANG – Rencana Pemkab Pandeglang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) dipastikan akan meniru sistem MPP dari Kabupaten Bogor dan Banyuwangi. Pasalnya saat ini Pemkab Pandeglang belum mempunyai inovasi untuk MPP-nya.
Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban mengatakan, sejauh ini DPMPTSP masih mendalami inovasi MPP kedua daerah tersebut mengingat kemungkinan ada beberapa hal yang tidak sama dengan Pandeglang.
“Belum tentu sistem mereka (Pemkab Bogor dan Banyuwangi) bisa diterapkan di Pandeglang, karena ada hal yang berbeda. Makanya, kami ingatkan pihak DPMPTSP agar memikirkan keluhan masyarakat yang bakal bermunculan,” katanya, Selasa (12/11/2019).
Ia berharap, pembangunan MPP bisa dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat di Pandeglang. Ia memprediksi, MPP itu tidak bisa dinikmati seluruh masyarakat seperti masyarakat Cikeusik dan Sumur. Oleh sebab itu harus ada cabang di tiap-tiap kecamatan khususnya di wilayah Pandeglang selatan.
“Intinya, harus membuat cabang MPP, dan harus dipikirkan untuk rencana selanjutnya. Alasannya, itu tadi sistem aplikasi adopsi dari Bogor dan Banyuwangi itu belum tentu memuaskan masyarakat Pandeglang. Makanya harus ada inovasi dari kita,” jelasnya.
Sementara, Kepala DPMPTSP Pandeglang, Ida Novaida mengaku sejauh ini MPP yang sedang digarap pihaknya itu, bakal mengandalkan hasil dari studi adopsi di Bogor dan Banyuwangi.
“Kami masih melihat studi tiru, jadi kami tiru MPP-nya yang sudah ada,” akunya.
Dari 73 rencana aksi proses pembangunan MPP, tambah dia, sudah sekitar 60 persen yang berhasil dilalui. Ida juga mengklaim, untuk menyukseskan MPP tersebut pihaknya sudah melakukan roadshow ke beberapa Kementerian terkait, BUMD dan BUMD.
“Sudah 60 persen yang kami lalui. Selain dari OPD kita, ke depannya yang bakal bergabung di MPP itu di antaranya BPN, Pajak Pratama, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Taspen, PLN, Imirgasi dan Polres,” tutupnya.
(Med/Red)
