PANDEGLANG – Mahasiswa menerobos kawat berduri yang dipasang oleh kepolisian untuk menjaga jalannya proses pelantikan anggota DPRD Pandeglang dan aksi unjuk rasa mahasiswa, Senin (26/8/2024).
Aksi itu dilakukan dua organ mahasiswa Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang.
Awalnya mahasiswa hanya melakukan orasi di depan Gedung DPRD Pandeglang dengan dijaga ketat petugas dari kepolisian dan kawat berduri yang telah dipasang.
Selain menyuarakan kekecewaannya, mahasiswa juga meminta anggota DPRD Pandeglang yang baru dilantik untuk segera menemui mereka secara langsung.
Berjam-jam para mahasiswa melakukan unjuk rasa dan berorasi namun tidak nampak seorangpun perwakilan DPRD yang menemui mereka, kesal tuntutannya tidak digubris mereka langsung membakar ban dan menerobos masuk kawat berduri dengan peralatan seadanya.
Pengunjung rasa juga sempat baku hantam dengan aparat kepolisian yang berjaga karena merasa tindakan mereka yang ingin masuk ke gedung DPRD Pandeglang dihalangi petugas keamanan, namun situasi tersebut dapat mereda setelah beberapa pengunjukrasa menenangkan rekan-rekannya.
Khawatir suasana makin beringas, akhirnya perwakilan dari anggota DPRD keluar dari gedung dewan dan menemui para pengunjuk rasa, anggota DPRD akhirnya mau menemui dan berdiskusi dengan mahasiswa.
“Kami meminta kepada ketua dan anggota DPRD Pandeglang segera turun dan membuat komitmen dengan mahasiswa supaya tidak hanya menjadi stempel bupati Pandeglang. DPRD Pandeglang harus segera menemui kita semua, kalau tidak maka saya nyatakan DPRD Pandeglang yang baru dilantik hanya perwakilan cukong bukan perwakilan rakyat,” teriak orator aksi, Fikri sebelum ditemui perwakilan DPRD.
Dalam diskusi tersebut ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh mahasiswa ke perwakilan DPRD diantaranya masalah infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan dan terkait keputusan Mahkamah Konstitusi soal Pilkada.
“Hari ini kami menuntut dan menagih janji atas kinerja dan janji-janji politik semala masa kampanye, kami menuntut agar anggota dan pimpinan DPRD untuk lebih serius memperhatikan nasib masyarakat yang masih memprihatinkan,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan DPRD Pandeglang dari fraksi Golkar, Miftahul Farid Syukur meminta maaf jika perwakilan DPRD terlambat menemui pengunjuk rasa lantaran prosesi pelantikan anggota DPRD Pandeglang periode 2024-2029 baru saja selesai.
“Kami baru selesai pelantikan. Mohon maaf bukan tidak terdengar tapi memang baru selesai pelantikannya. Jadi mohon maaf apabila teman-teman dari pagi orasi baru bisa kami temui,” ungkapnya.
Hasil diskusi antara pengunjuk rasa dan perwakilan DPRD Pandeglang membuahkan beberapa poin penting diantaranya DPRD Pandeglang akan mencoba membenahi dan lebih memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat baik di bidang infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan yang dituangkan dalam nota kesepakatan.
Usai keinginan terpenuhi, para mahasiswa ini langsung membubarkan diri namun berjanji akan menggelar aksi yang lebih besar lagi jika tuntutan yang baru saja ditandatangani tidak dipenuhi oleh DPRD Pandeglang. (Med/Red)
. ){kind=link}