SERANG – Mahasiswa menilai infrastruktur pendidikan di Banten belum merata. Terutama di wilayah Banten Selatan, yang masih banyak kekurangan fasilitas sekolah terutama tingkat SMA/SMK.
Koordinator massa aksi, Manarul Hidayat menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten belum serius melakukan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.
“Masyarakat Banten Selatan masih berharap pemerintah dapat mewujudkan infrastruktur pendidikan. Karena di sana masih minim sekolah-sekolah khususnya SMA/SMK negeri,” kata Manarul saat unjukrasa memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (2/5/2024).
Lebih lanjut, dirinya juga menilai, kasus korupsi di ranah pendidikan masih marak terjadi di Banten. Hal itu juga membuat kualitas pendidikan di Tanah Jawara semakin jauh tertinggal dengan daerah lain.
“Fakta yang terjadi saat ini, dari data 2023 angka anak putus sekolah di Banten dari tingkat SD hingga SMA/SMK mencapai 25.274. Belum lagi angka pengangguran yang juga banyak dari lulusan SMK. Ini bukti program link and match belum maksimal,” ucapnya.
“Seharusnya, Pemprov Banten lebih serius menyelesaikan persoalan putus sekolah dan pengangguran. Terutama bagaimana menyediakan akses pendidikan yang mudah dijangkau masyarakat,” sambungnya.
Manarul menegaskan pihaknya juga mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mencopot Al Muktabar dari jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Banten karena gagal melakukan pemerataan akses pendidikan.
“Kami juga menuntut Pemprov Banten untuk melalukan audit dan berantas lembaga-lembaga mafia di sektor pendidikan. Menuntut pemerintah memberikan pelayanan publik di ranah pendidikan,” tegasnya.
Dia juga menuntut Pemprov Banten untuk mengusut tuntas dugaan sogok-menyogok pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
(Mir/Red)
