LEBAK – Lingkar studi politik milenial telah melakukan Focus Group Discussion (FGD) terkait dugaan pungutan liar dana bagi badan Ad hoc dalam ruang lingkup Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak, yang digelar di Rangkasbitung, Senin (3/4/2023).
Diskusi yang digelar selama dua jam ini dihadiri oleh Ketua Umum HMI MPO Jawa Bagian Barat Aceng Hakiki dan Aswari Ketua Umum PP Imala, elemen pemuda dan mahasiswa.
Sebelumnya, Aswari telah melakukan aksi demonstrasi kepada Komisi Pemilihan Umum dalam permasalahan terkait pemilu di tingkat lokal ini. Pada saat yang sama, KPU akan segera mengembalikan aliran tersebut kepada para petugas.
“Tentunya penegakan hukum harus tetap dilakukan walaupun KPU Lebak sudah mengeluarkan surat untuk mengembalikan pajak yang telah dipungut dari para badan Ad Hoc, karena hal itu sudah dilakukan,” kata Aswari kepada BantenNews.co.id, Senin (3/4/2023).
Menurutnya, kalau budaya ini terus menerus dibiarkan, oknum korup di KPU Lebak semakin bebas dan leluasa melakukan tindakan-tindakan Pungli.
“Ini jangan dibiarkan, harus segera ditindak oleh aparat penegak hukum agar korupsi di KPU Lebak bisa di bersihkan,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Direktur Eksekutif Lingkar Studi Politik Milenial, Imron Wasi juga menyoroti permasalahan ini, termasuk ini akan berdampak pada trust publik terhadap KPU.
“Peristiwa politik ini tentu akan berdampak pada trust publik kepada penyelenggara pemilu, termasuk bisa berimplikasi terhadap penurunan partisipasi publik dalam pemilu. Bahkan, hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi di tingkat lokal.
Sementara itu, Aceng Hakiki juga mengatakan bahwa dari segi demokrasi Indonesia masih bisa dikategorikan demokrasi cacat atau flawed democracy.
“Data ini berdasarkan riset yang dilakukan Economist Intelligence Unit (EIU) bahwa Indonesia meraih skor 6,71 pada Indeks Demokrasi 2022, Indonesia sebelum nya pada tingkat global menduduki pringkat ke 52 menurun menjadi tingkat ke 54,” imbuh ketua umum umum HMI MPO Jawa bagian Barat.
Ia juga menambahkan, bahwa Flawed Democracy ini muncul karena tercermin pada semua indikator demokrasi seperti pluralisme, efektivitas pemerintah, partisipasi politik, budaya politik yang demokratis, kebebasan sipil, proses pemilu.
“Kita baru saja mendapatkan kabar bahwa ada dugaan pungli yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Lebak terhadap Badan Ad Hoc,” tambahnya.
Perlu diketahui, kegiatan yang telah digelar oleh Lingkar Studi Politik Milenial ini untuk meningkatkan edukasi kepada publik, terutama mengenai pemilu. (San/Red)
