PANDEGLANG – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya manusia (Lakpesdam) Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PC NU) meminta Pemerintah Kabupaten Pandeglang menjamin keselamatan buruh migran asal Pandeglang yang bekerja di Taiwan dan Hongkong. Hal itu menyusul merebaknya virus Corona ke beberapa wilayah di luar kota Wuhan, Cina.
Tidak ingin seperti Kota Wuhan, Taiwan dan Hongkong menerapkan proteksi dini terhadap ancaman merebaknya virus corona dengan cara menerapkan denda bagi siapapun yang tidak menggunakan masker. Masker menjadi barang yang paling diburu baik di Hongkong maupun Taiwan.
Ketua Lakpesdam PCNU Pandeglang, Zaenal Abidin mengatakan, mengingat jumlah WNI asal Pandeglang yang menjadi buruh migran sangat banyak terutama di Taiwan dan sebagian Hongkong maka Pemkab Pandeglang harus bisa menjamin keselamatan warganya yang bekerja di sana.
Kata Zaenal, menurut penuturan WNI yang menjadi buruh migran di sana, semua tempat umum, maupun pusat perbelanjaan dilengkapi dengan penyemprot anti septic berupa alkohol. Seseorang boleh dipersilakan masuk, apabila sudah dilakukan penyemprotan sebelumnya.
“Pemkab Pandeglang harus ikut memantau keadaan dan situasi warga pandeglang yang bekerja di Taiwan maupun Hongkong. Menurut penuturan buruh migran yang bekerja di Taiwan. Pemerintah Taiwan sudah kian memperketat proteksi atas warga yang tinggal di Taiwan. Dalam hal terjadi keadaan darurat, Pemda Pandeglang sudah memiliki langkah tepat untuk memastikan keselamatan warganya yang ada di Taiwan dan Hongkong,” tegas Zaenal, Rabu (5/2/2020).
Selain itu, Zaenal juga meminta, Pemkab Pandeglang melalui Disnakertrans mendata ulang jumlah valid warga Pandeglang yang menjadi buruh migran di wilayah Taiwan dan Hongkong, sekaligus memiliki nomor kontak yang bisa dihubungi.
“Persoalan buruh migran di Taiwan dan Hongkong sangat komplek, artinya banyak kemungkinan buruh migran yang datang dan pergi tidak terhitung secara pasti. Pendataan ulang secara valid akan sangat membantu pemerintah dalam hal penanganan situasi darurat,” jelasnya.
Ia menambahkan, selain harus memiliki kontak para migran, Pemkab juga harus bisa meyakinkan para keluarga migran bahwa anggota keluarga mereka yang bekerja disana dalam keadaan baik. Sebab, banyaknya informasi mengenai virus ini membuat resah para keluarga migran yang ada di rumah.
“Pemkab sedianya membangun komunikasi paralel aparatur pemerintah sampai tingkat bawah untuk memastikan keluarga buruh migran tidak merasa khawatir, cemas dan menepis berita berita hoax yang bertebaran di media sosial,” tutupnya. (Med/Red)
