JAKARTA – Biaya politik di Indonesia terbilang sangat mahal, untuk menjadi kepala daerah tingkat II saja dibutuhkan biaya sebesar Rp20-30 miliar, sedangkan Gubernur dibutuhkan biaya hingga Rp100 miliar.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata saat memberi sambutan dalam pembekalan antikorupsi kepada Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) beserta 54 pengurus Partai Hanura.
Kegiatan itu, merupakan program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta, Kamis (30/6/2022).
“KPK sangat menyadari biaya politik di negeri ini mahal, menjadi anggota DPR, DPRD, kepala daerah tidak ada yang gratis. Kami telah melakukan survei, dana yang harus dimiliki para calon untuk menjadi kepala daerah tingkat II saja sebesar Rp20-30 miliar. Untuk gubernur, harus memiliki dana Rp100 miliar,” kata Alex.
Lantaran biaya politik di Indonesia sangat mahal sehingga, menurut Alex, dalam proses pemilihan pun para calon seperti diwajibkan memiliki modal. Bahkan kata Alex, tidak ada calon yang gratis melenggang maju dalam pilkada.
Alex menjelaskan, “ongkos” pencalonan tersebut didapat dari berbagai sponsor lantaran partai politik membolehkan berbagai perusahaan menyumbang. Namun hal itu, akhirnya menjadikan beban politik di masa depan ketika sang calon terpilih.
“Misalnya, perusahaan kontraktor menyumbang sang calon maju dalam pilkada. Ketika sang calon tersebut terpilih maka akan ditagih ‘jatah proyek’ di pemerintahannya,” ungkapnya.
Nantinya, kata Alex, kalau calon yang dijagokan menang, perusahaan penyumbang tersebut ikut tender dalam proyek kebijakannya dan pasti akan diloloskan.
” Yang seperti ini akan runyam karena sudah dipesan di awal, bahkan mulai dari perencanaan proyeknya, kegiatannya, lelangnya, dan harga yang terbentuk juga pasti tidak bener,” ujar Alex.
Alex juga mengatakan, alasan pentingnya para kader partai politik mengikuti program PCB dari KPK.
Program tersebut, selain akan diberikan pemahaman soal nilai-nilai integritas, juga melatih para kader untuk terus berkomitmen memberantas korupsi, khususnya di sektor politik.
Ia kemudian berharap, mengharap para kader berkomitmen untuk menerapkan materi antikorupsi yang diberikan.
“Pakta Integritas yang telah ditandatangani semoga tidak hanya di atas kertas tetapi betul-betul diimplementasikan setiap menduduki jabatan,” pesan Alex. (Red)
