SEMARANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap masyarakat tidak lagi meminta uang atau amplop kepada calon anggota legislatif (caleg) ketika akan atau saat memilih di Pemilu 2019.
Selain masyarakat, para caleg juga diminta tidak memberi uang atau menyebar amplop kepada calon pemilihnya.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif seusai kegiatan diSemarang, Jawa Tengah, Rabu (10/4/2019) kemarin.
“Kita akan melakukan pemilihan presiden dan legislatif seminggu lagi. Kami berharap masyarakat tidak meminta (uang) kepada para calon, dan para calon juga jangan mengiming-imingi uang,” ujar Laode.
Dijelaskan Laode, jika para caleg memberi uang kepada calon pemilih dan jumlah uang semakin besar, maka caleg ketika terpilih pasti akan mencari pengganti modal yang telah dikeluarkan.
Salah satu cara pengembalian uang yaitu dengan memanfaatkan proyek-proyek pemerintah.
“Makin banyak uang yang dikeluarkan dalam proses pencalonan, biasanya itu juga akan berusaha ditebus dengan proyek-proyek pemerintah. Mungkin ditambah bunganya,” tambahnya.
Atas hal ini, KPK menekankan pentingnya pencegahan berupa pendidikan antikorupsi. Pencegahan mesti diterapkan sejak dini.
KPK saat ini telah menjalin kemitraan dengan sejumlah kementerian terkait penerapan pendidikan antikorupsi. Kementerian yang diajak kerja sama yakni Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama.
“Pendidikan antikorupsi nantinya akan diinternalisasikan dalam kurikulum pendidikan, baik dasar, menengah hingga perguruan tinggi,” tandasnya.
Di Semarang, Laode juga sempat mengomentari pernyataan tersangka dugaan suap Bowo Sidik Pangarso yang menyebut nama politikus Golkar, Nusron Wahid.
Laode menyatakan, KPK akan mendalami pernyataaan dari politikus Golkar itu. Jika relevan dengan kasus yang tengah disidik, Nusron Wahid pasti akan diperiksa.
“Pasti penyelidik dan penyidik di KPK akan menindaklanjuti informasi itu, untuk diklarifikasi apa betul atau tidak,” kata Laode.
Laode mengatakan, pemeriksaan dan pemanggilan terhadap kepala BNP2TKI itu akan dipelajari lebih lanjut.
Bowo sendiri dalam pernyatannya mengaku diminta Ketua Pemenangan Pemilu Jawa Tengah I Partai Golkar, Nusron Wahid untuk menyiapkan 400.000 amplop serangan fajar.
“Pemeriksaan ya pasti akan ada, kalau betul-betul relevan dengan kasus utamanya,” tambah Laode.
“Saya baru mendengar pernyataan Pak Bowo dari media,” katanya. (Red)
Sumber : Kompas.com
