KAB. SERANG – Ahmad Muhajir, koordinator Karbala, menegaskan bahwa audiensi merupakan hak konstitusional bagi siapa saja, tetapi yang harus beraudiensi adalah mereka yang sebelumnya berada dalam lingkaran Karbala dan secara konsisten menolak PIK 2.
Menurutnya, jika audiensi tersebut memiliki muatan dukungan untuk investasi, seharusnya disertai dengan langkah-langkah ilmiah, seperti melibatkan konsultan ahli dan menyusun perencanaan detail tata ruang serta kajian lingkungan hidup yang strategis, termasuk AMDAL.
“Tidak bisa hanya berfokus pada pembangunan tanpa dukungan masyarakat,” ujarnya.
Muhajir juga menekankan pentingnya mengutamakan industri yang mendukung sektor pertanian dan pertambakan di wilayah Pontirta.
Ia menambahkan bahwa jika pemerintah pusat menetapkan suatu blueprint sebagai giveaway, masyarakat harus bersiap agar industri tersebut tidak merusak lingkungan dan tidak mengorbankan nelayan dan petani yang bergantung pada mata pencaharian mereka.
“Kami khawatir jika mata pencaharian mereka hancur, perusahaan dan pemerintah harus memiliki langkah konkret untuk mengatasi dampak tersebut,” lanjutnya.
Dikatakan Muhajir, pembangunan tidak bisa dilakukan sembarangan, dimana peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi titik krusial yang juga harus diutamakan oleh pemerintah.
“Kami tidak ingin daerah timur dan barat semakin dipenuhi industri, tetapi masyarakatnya justru semakin miskin,” katanya.
Menanggapi tudingan bahwa aksi penolakan terhadap PIK ditunggangi oleh massa dari luar Serang, Muhajir menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar.
“Mereka seharusnya mendukung gerakan kami. Sejak awal, mereka telah mendukung kami, tetapi belakangan mulai lelah dan muncul isu miring tentang aksi kami. Saya pastikan aksi tersebut adalah dukungan dari teman-teman Serang Utara atau Karbala,” jelasnya.
Muhajir meminta pemerintah untuk melakukan kajian komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan sebelum memberikan dukungan.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya mengumpulkan masyarakat terdampak, khususnya nelayan di desa-desa, yang lebih memahami isu terkait pertanian dan perikanan.
“Investor tidak dapat mewakili suara petani dan nelayan; mereka sendiri yang harus berbicara,” tegasnya.
Dia berharap pemerintah lebih peka dalam menangani masalah ini dengan duduk bersama masyarakat untuk mendiskusikan peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi ketika industri berkembang.
“Saya berkomitmen untuk menolak investasi yang tidak ramah lingkungan dan berharap dapat berdialog dengan pemerintah untuk mencari solusi konkret dalam mengembangkan sektor industri yang ramah lingkungan serta mendukung swasembada pangan dan hilirisasi,” tutupnya.
Penulis: Rasyid
Editor: TB Ahmad Fauzi
