JAKARTA – Kongres Luar Biasa PSSI yang direncanakan akan digelar pada bulan November 2023 kini bisa jadi digelar lebih cepat dari rencana awal. Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan membeberkan alasannya.
Iwan Bule, sapaan akrab Ketum PSSI mengatakan, percepatan gelaran kongres PSSI ini untuk menghindari perpecahan di dalam anggotanya.
Sebenarnya, kata Iwan, jika melihat ketentuan berdasarkan Statufa PSSI, Kongres Luar Biasa baru bisa akan digelar jika permintaan tersebut mencapai kuota 2/3 atau 50 persen anggota PSSI.
Belum cukup sampai di situ, kata dia, setelah permintaan tersebut telah mencapai batas ketentuan, selanjutnya Kongres Luar Biasa juga baru bisa digelar setelah 3 bulan penerimaan permintaan tersebut.
Sementara itu, untuk saat ini baru ada dua klub yang menyurati PSSI untuk menyelenggarakan KLB yakni Persebaya Surabaya dan Persis Solo.
“Tahapan Kongres Luar Biasa akan kami mulai dari berkirim surat pemberitahuan kepada FIFA berisi usulan kongres,” kata Ketua Umum PSI Mochamad Iriawan, diunggah di akun Youtube PSSI
TV, Sabtu (29/10/2022).
“Adapun alasan PSSI untuk mempercepat KLB, yang normalnya akan digelar pada November 2023, adalah demi mencegah
perpecahan di kalangan anggotanya,” imbuhnya.
Keputusan PSSI untuk mempercepat penyelenggaraan KLB pun merupakan hasil rapat Exco di Kantor PSSI pada Jumat (28/10/2022) kemarin. Hasil tersebut juga salah satunya dengan mempertimbangkan surat dari dua anggotanya yakni Persebaya dan Persis Solo yang mengirim surat beberapa waktu lalu.
“Exco PSSI memutuskan mempercepat KLB pemilihan dengan memperhatikan surat yang dikirim oleh dua anggotanya. Exco PSSI tidak ingin terjadi perpecahan di antara para anggotanya dan karena Exco PSI adalah mandataris yang dipilih oleh delegasi (voter) yang mewakili anggota PSSI,” kata Mochamad Iriawan menjelaskan.
PSI pun berharap, keputusan untuk mempercepat KLB dapat menjadi pertimbangan semua pemangku kepentingan agar membantu bergulirnya kembali Liga 1, 2 dan 3 musim kompetisi 2022-2023.
Desakan kepada PSI untuk segera menggelar KLB awalnya datang dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk Pemerintah Indonesia menyusul terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 135 orang dan melukai ratusan lainnya. (Red)
