LEBAK – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi VIII beserta Kementrian Sosial memberikan bantuan untuk para korban bencana banjir bandang di Kabupaten Lebak.
Bantuan secara simbolis diberikan langsung oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto kepada Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya dan perwakilan dari masyarakat yang terdampak bencana di Gedung Negara Setda Lebak, Jumat (31/1/2020).
Bantuan yang disalurkan berupa makanan siap saji, paket, makanan anak, mie instan, lauk pauk, familly kit, kidsware, foodware, peralatan dapur keluarga, tenda gunung, kasur dan selimut dengan total nominal sebesar Rp 221.353.140.
Ketua Komisi VIII, Yandri Susanto mengatakan, bantuan itu sebagai bentuk turut berduka atas musibah yang menimpa Kabupaten Lebak.
Yandri juga menjelaskan pihaknya terus berkordinasi dengan seluruh stakeholder untuk membahas akar permasalahan yang mengakibatkan terjadinya bencana ini. Sehingga kedepan tidak lagi terjadi bencana ulangan.
“Bencana itu karena ulah manusia itu sendiri, kita Lebak ini hulunya ada gunung halimun salak, disitu ada penambangan liar, kayu keras menjadi palawija, dan ini harus kita evaluasi, kalau tidak, ulangan bencana mungkin kita hanya menunggu waktu lagi,” ujar Yandri melalui siaran tertulis.
Yandri juga meminta kepada pemerintah daerah agar senantiasa waspada terhadap titik-titik wilayah masyarakat yang memiliki potensi terjadinya bencana, sehingga bisa diantisipasi secara teknis agar bencana dapat dihindari.
“Investigasi awal itu penting di titik-titik kemungkinan bencana sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah pencegahan dan taktis awal,” jelas Yandri.
Sementara itu Bupati Lebak, Iti Octavia Jaya didampingi Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi, dihadapan para anggota Komisi VIII DPR RI, Kemensos dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memaparkan kondisi daerah-daerah yang terdampak bencana dan daerah yang akan tergenang dampak pembangunan waduk karian yang membutuhkan diskresi khusus dari pemerintah pusat.
“Kami secara khusus mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Komisi VIII DPD RI, BNPB, Kementrian Sosial, para relawan,” pungkas Bupati.
(Red)
