SERANG – Komisi V DPRD Provinsi Banten menilai pemerataan fasilitas kesehatan sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, pemerataan juga diperlukan guna mendukung percepatan program-program pemerintah di bidang kesehatan.
Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah berupaya menurunkan angka stunting atau penyakit gizi kronis. Dimana, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka stunting Provinsi Banten turun 4,5 persen menjadi 20 persen dari 24,5 persen di tahun 2021. Pada Tahun 2022, angka stunting Nasional mencapai 21,6 persen,
Sementara, untuk Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Banten menduduki posisi empat terendah nasional. Hingga tahun 2022 AKI Provinsi Banten mencapai 127 kasus per 100 ribu kelahiran, sementara AKI Nasional mencapai 189 kasus per 100 ribu kelahiran. Sedangkan untuk Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Banten di angka 13,8 per 1000 kelahiran hidup. Sementara nasional di angka 16.
Baru-baru ini, Provinsi Banten juga berhasil menjadi daerah dengan capaian target temuan Tuberculosis (TBC) sebanyak 50 persen dari target nasional sebesar 45 persen. Dimana, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), estimasi kasus TBC di Provinsi Banten sebanyak 50.391 kasus, hal ini tentunya menjadi perhatian serius dari pemprov Banten.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Yeremia Mendrofa menilai, pemerataan pembangunan khususnya pelayanan dan fasilitas kesehatan sangatlah penting. Ia pun mengapresiasi lembaga swasta yang sudah menyediakan layanan kesehatan bagi warga Banten.
“Penyediaan fasilitas kesehatan kita harapkan menyebar di Banten. Tidak hanya didaerah perkotaan, kita harap ada disemua daerah yang tentunya dilengkapi dengan pemenuhan sumber daya tenaga medis yang mencukupi,” kata Yeremia, Rabu (17/7/2024).
Pemerataan fasilitas kesehatan, lanjut Yeremia, juga menjadi bagian dari prpses kuratif dan penanggulangan selain promotif dan prefentif.
“Maka dari iti, penyediaan fasilitas kesehatan di seluruh kabupaten/kota juga hasru dilakukan. Apalagi kalau saya melihat, di daerah perkotaan seperti Serang dan Cilegon serta Tangerang Raya gasilitas kesehatannya sudah memadai. Dan banyak juga rumah sakit swasta, dan dalam.waktu dekat ini juga ada bebetapa rumah sakit yang akan dibangun seperti di Kota Serang dan Cilegon,” ucapnya.
“Tinggal di wilayah Banten Selatan saja yang harus banyak dibangun rumah sakit. Walaupun juga sudah ada Rumah Sakit Labuan dan Cilograng yang baru saja dibangun rahun lalu dan tinggal pengisian sumberdaya manusia (SDM) saja,” sambungnya.
Terkait SDM sendiri, Yeremia menilai, di Banten masih kekurangan dokter spesialis. Dirinya juga mengaku, banyak laporan yang masuk ke Komisi V jika padatnya pekayanan membuat masyarakat harus rela mengantre.
“Jadi bukan hanya dari sisi pemenuhan kebutuhan obat, tetapi juga dari pemenuhan SDM juga harus ditingkatkan,” ungkapnya.
Menurut Yeremia, pemenuhan akan fasilitas kesehatan cukup penting. Namun, disisi lain, sosialisasi hiduo sehat terhadap masyarakat juga harus digalakan.
“Bagaimana pola hidup masyarakat jauh lebih sehat. Kuta dorong itu juga, lebih baik mencegah daripada mengobati,” ujarnya.
Kembali dikatakan Yeremia, sinergitas antara pemerintah dan swasta dalam bidang kesehatan perlu ditingkatkan lagi. Hal itu agar derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat.
Terpisah, Akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fadlullah menilai jika pemerataan fasilitas kesehatan diwilayah Provinsi Banten masih lah belum merata. Khususnya, di wilayah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon.
Fadlullah mengatakan, Serang dan Cilegon merupakan daerah yang cukup padat dengan banyaknya aktivitas masyarakat khususnya pada sektor industri. Banyaknya kawasan industri di Serang, Cilegon dan sekitarnya menimbulkan banyaknya kejadian kecelakaan di tempat kerja atau diperjalanan menuju tempat kerja.
“Kita masih lihat konsen fasilitas kesehatan seperti rumah sakit masih berada di wilayah perkotaan, sementara seperti di Ciruas atau daerah Cikande yang banyak industrinya masih sedikit,” kata Fadlullah belum lama ini.
Fadlullah mengatakan, meningkatnya kasus kecelakaan kerja di Banten, khususnya di Serang, Cilegon, dan sekitarnya, menuntut peningkatan faskes yang memadai, seperti penambahan jumlah dan kualitas faskes, distribusi yang merata, pembentukan timmedis khusus, dan edukasi pencegahan.
Hal ini diharapkan dapat menekan angka kematian dan kecacatan serta memberikan penanganan terbaik bagi korban. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten sendiri mencatat terdapat 2.149 kecelakaan kerja yang terjadi di wilayah Provinsi Banten sepanjanh tahun 2023.
“Sekarang bagi pekerja yang mengalami kecelakaan disana banyaknya dibawa ke Karawaci di Tangerang, sedangkan jaraknya sangat jauh. Kita khawatir jika ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, telat mendapatkan pertolongan jika jaraknya jauh seperti itu,” ungkapnya.
Sehingga, diharapkan adanya upaya baik itu Pemerintah Daerah maupun lembaga swasta untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dengan membuka rumah sakit baru diwilayah rentan khususnya zona industri.(Mir/Red)
