SERANG – Komisi V DPRD Banten meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten tetap mengusulkan anggaran untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023 mendatang. Hal itu untuk memaksimalkan perbaikan sistem PPDB yang kerap bermasalah setiap tahun.
“Jadi tadi Dindik mengungkapkan, karena (PPDB) ini sistemnya online, dan itu bekerja sama dengan Kominfo. Karena wilayahnya Kominfo, Dindik ngga boleh anggarkan untuk PPDB. Tapi kami menginginkan Dindik tetap anggarkan PPDB. Kalau tidak, setiap tahun ngga akan ada perubahan dan perbaikan sistem,” ujar Ketua Komisi V DPRD Banten, M. Nizar usai rapat koordinasi penyusunan anggaran 2022 dengan Dindikbud Banten, Kamis (29/7/2021).
Selain itu, Nizar juga meminta Dindikbud untuk memaksimalkan peran Balai Teknologi Informasi Kependidikan (BTIK).
“Kami juga menanyakan, kenapa (BTIK) itu tidak dimanfaatkan? Kami juga menayakan apakah mungkin? Dan (jawabannya) mungkin, tapi masalahnya TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) ngga memberikan ruang itu. Maka kami (Komisi V) akan bekerja agar TAPD memberi ruang kepada Dindikbud untuk menghadapi PPDB (tahun depan),” katanya.
Lebih lanjut, Nizar mengatakan, dalam rakor tersebut, Komisi V juga memberikan catatan khusus terkait pelaksanaan PPDB SMA dan SMK tahun ajaran 2021/2022, salah satunya terkait server.
“Kapasitas server (PPDB) 1 juta, jadi begitu dibuka hari pertama pendaftaran, yang masuk banyak. Dari catatan kita ada 1,9 juta pengunjung, itu hampir dua kali lipat dari kapasitas server. Dan pastinya itu membuat server down,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Pemprov Banten dalam pelaksanaan PPDB tahun depan tidak mengulangi kesalahan yang sama.
“Buat apa DPRD punya kewenangan. Kami juga menangkap aspirasi dari masyarakat, dan itu yang harus diperjuangkan. Kami ingin menyelamatkan anak didik,” ujarnya.
“Coba bayangin bikin web ngga siapin anggaran, apalagi kalau ngga dianggarin, siapa yang yang ngerjain? Kami akan perjuangkan penganggaran PPDB,” sambung politisi Gerindra itu.
Nizar mengaku, pihaknya juga meminta kepada Pemprov Banten untuk menambah server. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi terjadi sistem down.
“Kalau bisa servernya juga kaya sistem zonasi. Misalkan Tangerang Raya satu server, Lebak-Pandeglang satu server begitu pula Serang-Cilegon satu server. Tapi masalahnya mereka menganggap (pengadaan) server mahal. Maka seharusnya diploting anggaran itu,” ucapnya.
Saat ditanya berapa anggaran untuk pengadaan server PPDB, Nizar mengaku, pihaknya belum membahas teknis. “Paling tidak buka anggaran PPDB. Operator sekolah aja dari mana anggarannya? itu sukarela saja. Kita akan buka ruang itu. Jangan sampai terjadi transaksional dalam PPDB, itu yang ngga baik,” tandasnya. (Mir/Red)
