CILEGON – Ketua LSM Gappura Banten, Husen Saidan didampingi sejumlah elemen mahasiswa menemui Ketua DPRD Cilegon Isro Mi’raj di gedung DPRD Cilegon, Rabu (7/4/2021).
Husen menyoal kinerja pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta kaitannya dengan program kerja hingga sejumlah kebijakan yang dipandang mengundang pertanyaan publik dan bahkan cenderung menuai kontroversi.
“Kita tidak menolak adanya Tim Percepatan Pembangunan, tapi kita menolak adanya orang-orang dari luar yang tidak berkompeten. Bentuk saja dari tim internal OPD yang sudah ada, jadi tidak menghambur-hamburkan anggaran,” ujarnya usai menemui Ketua DPRD, Rabu (7/4/2021).
Baca : Diam-diam, Pemkot Cilegon Susun Tim Percepatan Pembangunan
Tak cukup menyangkut hal itu, Husen bahkan menyoal dugaan adanya transaksi jual beli jabatan di birokrasi, wacana pelepasan aset Jalan Lingkar Selatan (JLS), hingga wacana kepemimpinan Helldy-Sanuji yang tidak akan melanjutkan sejumlah program pembangunan daerah sebelumnya.
“Yah seperti keberlangsungan pelabuhan Warnasari, kami juga meminta agar JLS tetap dipertahankan, dan JLU (Jalan Lingkar Utara) yang harus dilanjutkan, karena sudah ratusan miliar uang rakyat yang sudah dikeluarkan,” katanya.
Lebih jauh, Husen juga mempertanyakan janji politik Helldy-Sanuji kaitannya dengan serapan 25 ribu tenaga kerja di masa jabatannya. “Sampai sekarang, langkah dan progresnya belum ada, apa yang harus dilakukan. Sementara Kota Cilegon sendiri berada di peringkat kedua di angka pengangguran. Bukannya memberikan solusi, malah berstatemen pendidikan masyarakat Cilegon yang rata-rata lulusan SMP, ini kan menyakitkan perasaan masyarakat Cilegon,” jelasnya.
Husen berharap, aspirasinya itu dapat diakomodir dan menjadi perhatian parlemen agar dapat ditindaklanjuti secara konkret.
Baca Juga : Otak-atik Tim Percepatan Pembangunan Cilegon, Akademisi : Jangan Dengan Pertimbangan Kedekatan
Di tempat yang sama Ketua DPRD Cilegon, Isro Mi’raj mengapresiasi adanya masukan yang dilayangkan pada pihaknya. Menurutnya, ketika aspirasi itu bermuara pada kepentingan masyarakat, maka wajib bagi pihaknya untuk mengakomodir hingga menjadi perhatian eksekutif.
“Soal 25 ribu lapangan kerja, teknis dan pengawasannya seperti apa oleh parlemen tadi sudah kita jelaskan. Begitu juga dengan sumber anggaran untuk honor Tim Percepatan Pembangunan, ini yang belum bisa saya jawab. Apakah sumbernya nanti dari dana pribadi atau APBD, makanya mereka (LSM Gappura) meminta adanya hearing, yah jadi mereka tinggal bersurat,” ujar Isro.
Terkait dengan rencana semula parlemen melalui Komisi I dan IV yang akan memanggil sejumlah OPD menyangkut Tim Percepatan Pembangunan pada Selasa (6/4/2021) kemarin, Isro mengaku pihaknya punya alasan tersendiri.
“Yah kalau memang itu ada permintaan masyarakat (menyoal pembentukan Tim Percepatan Pembangunan) meminta dipertemukan, kita fasilitasi saja. Biar jawabannya langsung dari eksekutif, biar kita juga sekalian tahu sumber anggarannya dari mana dan berapa jumlah fixed dan latar belakang keilmuan anggotanya. Itu juga alasannya mengapa kita belum memanggil, karena belum ada aduan dari masyarakat,” tandasnya. (dev/red)
