SERANG – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten hingga kini terus berupaya melakukan penertiban aset melalui sertifikasi aset. Dirinya mengaku, dalam melakukan sertifikasi aset perlu effort (upaya) yang tinggi.
Rina mengatakan, saat ini aset Pemprov Banten yang belum tersertifikasi adalah aset jalan.
“Sertifikasi aset jalan ini butuh effort yang kuat. Ngga seperti pengadaan (lahan) langsung sertifikat. Kaya sepanjang jalan berlintasan dengan desa kita koordinasi dengan desa, lalu jalan yang bersimpangan dengan jalan nasional juga sama,” kata Rina, Rabu (2/8/2023).
Selain aset jalan, lanjut Rina, aset yang memerlukan upaya kuat dalam melakukan sertifikasi adalah Situ.
“Ini perlu data yang kuat. Dan insya Allah kita akan selesaikan semua,” katanya.
Rina juga mengungkapkan, aset Pemprov Banten mengalami penambahan seiring adanya kenaikan status jalan kabupaten/kota menjadi jalan provinsi.
“Di akhir 2022 itu ada 25 persen yang belum tersertifikasi, nah tahun ini ada penambahan jadi sekitar 65,34 persen aset lagi yang belum tersertifikasi,” ungkapnya.
Rina juga meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan melakukan pengadaan lahan atau pembangunan segera melakukan pembiayaan untuk sertifikat.
(Mir/Red)
