CILEGON – Kekosongan jabatan Ketua Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Cilegon yang baru kali pertama terjadi sepanjang sejarah keparlemenan di Kota Cilegon menuai sorotan dari petinggi partai politik di daerah, salah satunya NasDem.
Terakhir, ketiadaan Ketua Harian Banggar DPRD Cilegon itu telah membuat pembahasan mengenai komponen pos anggaran pada rapat yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Cilegon terkait finalisasi Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 terkesan tidak transparan.
Pasalnya, terdapat perubahan nilai anggaran secara signifikan yang tidak diketahui oleh Banggar DPRD Cilegon itu sendiri, di mana salah satunya terjadi pada proyeksi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang semula Rp5 miliar menjadi Rp40 miliar dan belakangan kemudian menjadi Rp32 miliar.
Melihat permasalahan tersebut, Ketua DPD NasDem Cilegon Hawasi Syabrawi menyayangkan Ketua Harian Banggar DPRD Cilegon hingga saat ini belum juga ditunjuk yang akhirnya berdampak pada hilangnya fokus dalam pembahasan anggaran bersama eksekutif.
“Seharusnya ini dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, karena secara umum tidak tumpang tindih untuk pelaksana harian Banggar, sehingga fungsi kontrol saran dan pendapat berjalan secara maksimal,” katanya, Sabtu (15/12/2024) kemarin.
Meski begitu, mantan Anggota DPRD Cilegon ini menduga faktor penyebab belum adanya Ketua Harian Banggar DPRD Cilegon hingga saat ini terjadi karena persoalan komunikasi yang terhambat sejak wakil rakyat periode 2024-2029 resmi dilantik pada awal September lalu.
“Semestinya semua sudah selesai dan tidak berlarut-larut. Bisa jadi ini karena komunikasi yang tersumbat. Saya berharap ini bisa segera dilakukan, demi kebaikan bersama,” ujarnya.
Ia berharap Ketua Harian Banggar DPRD Cilegon segera ditunjuk agar pembahasan mengenai anggaran dapat berjalan efektif dan menunjang kinerja para anggota DPRD Cilegon secara maksimal.
“Saya kira kekosongan pada jabatan Ketua Harian Banggar harus segera diisi guna mengefektifkan kinerja teman-teman anggota dewan, sehingga secara umum fungsi untuk melakukan saran dan pendapat antara DPRD dan Walikota lebih maksimal,” tutup Hawasi.
Sebelumnya, terkait ketidaktahuan Banggar DPRD Cilegon pada sejumlah perubahan nilai anggaran, salah satunya terkait BTT tersebut dikeluhkan oleh Rahmatulloh selaku anggota.
“Kami mempertanyakan soal bertambahnya BTT di luar pembahasan dengan Banggar. Terjadinya perubahan dalam angka-angka sepertinya aneh dan harus dipertanyakan ulang. Sekalian saya minta penjelasan dari provinsi yang menyampaikan supaya Banggar yakin tidak dibohongi,” ucapnya.
Ia juga menilai ketidaktahuan legislatif atas adanya perubahan nilai anggaran secara sepihak oleh eksekutif itu dilatarbelakangi oleh ketiadaan Ketua Harian Banggar DPRD Cilegon hingga saat ini.
“Kalau Banggar dipimpin oleh ex officio Pimpinan DPRD, kami khawatir beliau-beliau sibuk dan kurang konsentrasi atas struktur APBD 2025. Maka mohon kiranya segera dilakukan penunjukkan atau pemilihan Ketua Harian Banggar,” tutup Rahmatulloh.
Penulis: Maulana
Editor : Usman Temposo
