KAB. TANGERANG – Kasus stunting di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 turun menjadi 3,7 persen dibandingkan pada tahun 2021 dengan persentase mencapai 7,6 persen. Hal tersebut diungkap Kepala Dinkes Kabupaten Tangerang, dr. Desiriana Dinardianti, MARS berdasarkan hasil pengukuran melalui aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat atau ePPGBM.
Meskipun turun dari tahun sebelumnya, Pemkab Tangerang terus berkomitmen mengentaskan kasus stunting hingga nol persen. Karena itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang mengajak seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) untuk menekan angka kasus stunting hingga nol persen.
“Dalam mewujudkan upaya perbaikan gizi masyarakat, khususnya gizi pada balita, dibutuhkan koordinasi serta komitmen dari berbagai pihak serta adanya program multisektoral yang efektif dan berkelanjutan,” kata dr. Desiriana Dinardianti dalam keterangannya.
Menurut dia, untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan kegiatan perbaikan gizi masyarakat yang dimonitor dan dievaluasi secara berkala melalui surveillance gizi yang meliputi indikator masalah gizi dan indikator kinerja program gizi.
“Pemantauan keadaan gizi balita juga terus dilakukan, melalui ePPGBM (Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dimana pertumbuhan keadaan gizi balita di posyandu tercatat setiap bulannya,” katanya.
Karena itu, penting adanya ketersediaan data secara akurat dan berkelanjutan. Hasil Surveilans Gizi melalui ePPGBM tersebut dapat menjadi acuan dalam perencanaan program dan kebijakan perbaikan gizi mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai tingkat Kabupaten Tangerang.
Dalam kegiatan Diseminasi Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Balita yang digelar Selasa (13/12/22), Dinas Kesehatan melibatkan perangkat daerah terkait dan juga kecamatan agar penanganan stunting dapat optimal.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kabupaten Tangerang, dr. Sri Indriyani mengatakan kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang pada langkah ke-7 dalam aksi konvergensi stunting.
“Pada aksi ke-7 ini kami terus melakukan pemantauan dan juga melakukan upaya dengan intervensi spesifik yaitu intervensi untuk 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) dengan melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran panjang atau tinggi badan balita oleh petugas kesehatan di puskesmas atau posyandu,” tuturnya.
Tak hanya balita, intervensi spesifik juga dilakukan pada ibu hamil dengan memberikan tablet penambah darah untuk mencegah anemia yang menjadi salah satu penyebab stunting.
Kedepannya, dr. Indri berharap dengan tangan semua pihak, upaya pencegahan stunting dapat berjalan maksimal sehingga tidak ada lagi penambahan kasus stunting di Kabupaten Tangerang.
(Ril/Red)
