CILEGON – Dinamika isu yang berkembang di kalangan masyarakat dalam menyikapi Kartu Cilegon Sejahtera (KCS), kartu yang memuat sejumlah janji politik pasangan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta belakangan mengundang perhatian serius Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon.
Ketua Kadin Cilegon, Sahruji angkat suara. Ia menduga, maraknya isu yang meluas merupakan upaya-upaya dorongan dari oknum kelompok tertentu yang dengan sengaja telah membangun opini dan menarasikan bahwa pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Helldy-Sanuji telah melakukan kebohongan publik, khususnya terkait rencana pemerintah daerah dalam menggulirkan bantuan modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Tentu kondisi ini sangat saya sesalkan, terlebih itu dengan mengatasnamakan masyarakat. Maka dari itu, selaku mitra strategis pemerintah, Kadin Cilegon mendukung sepenuhnya program KCS Helldy-Sanuji, terutamanya menyangkut bantuan modal kepada UMKM dengan bunga nol persen,” ujar Sahruji dalam rilis Kadin Cilegon kepada BantenNews.co.id, Sabtu (19/6/2021).
Pengusaha asal Suralaya tersebut menegaskan bahwa pernyataan sikapnya itu bukan hal yang mengejutkan. Melainkan sebuah kewajaran mengingat keberadaan Kadin sendiri sebagai sebuah organisasi yang mewadahi pengusaha, industri, UMKM dan koperasi sesuai dengan amanat Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1987.
“Kadin Cilegon merasa perlu menyikapi dinamika ini, karena salah satu program KCS ini jelas sangat membantu keberlangsungan perekonomian daerah terutama bagi kalangan UMKM, dan Kadin sendiri merupakan wadah aspirasi pengusaha,” tegasnya.
Selain menyatakan dukungannya, mantan Anggota DPRD Cilegon ini bahkan meminta Pemkot Cilegon untuk tetap menjalankan program yang dipandangnya kelak akan lebih memudahkan permodalan bagi pelaku UMKM tersebut.
“Kami memaklumi bila dalam pelaksanaannya program KCS tersebut belum dapat terealisasi sempurna, mengingat pemerintahan Helldy-Sanuji yang baru berusia 100 hari kerja, apalagi pemerintahan pada tahun 2021 ini masih bersifat melanjutkan program RPJMD dari pemerintahan sebelumnya,” jelasnya.
Pada bagian lain, Sahruji mengimbau lapisan masyarakat agar tidak mudah terpancing isu-isu negatif yang dihembuskan oleh oknum dan kelompok tertentu dalam menyikapi rencana bantuan permodalan bagi UMKM oleh pemerintah daerah.
“Kami mengindikasikan, isu-isu yang dibangun tersebut sarat tendensi politik, sebagai akibat kekalahan di ajang demokrasi Pilkada Cilegon 2020 lalu yang sesungguhnya sudah selesai, lalu menciptakan ketidakstabilan pada pemerintahan saat ini. Kami mengajak pemerintah dan masyarakat tetap bersinergi guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata, adil dan makmur. Bila perlu kami pun akan membangun diskusi dengan DPRD Cilegon dalam waktu dekat,” tandasnya. (dev/red)
