JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah mengirimkan surat presiden atau surpres berisikan nama calon Panglima TNI ke DPR RI pada Rabu (23/11/2022). Jokowi mengusulkan nama Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono untuk menjadi calon panglima pengganti Andika Perkasa.
Nama Yudo semakin menguat usai pertemuannya dengan Menteri Sekretaris Pratikno di Istana beberapa hari lalu terkuak ke ranah publik. Salah seorang sumber Suara.com di Istana membenarkan kalau nama Yudo ada dalam surpres tersebut.
Menurut sumber, meskipun tidak ada kewajiban bagi Jokowi memilih nama dari TNI AL, namun keputusan Kepala Negara tersebut telah melalui pertimbangan yang matang demi memberikan dampak yang baik ke depannya.
“Secara psikologis akan baik, walau bukan sebuah keharusan karena semuanya tergantung Presiden. Di samping itu juga untuk kebanggaan korps,” kata sumber kepada Suara.com, Rabu (23/11/2022).
Terlebih, selama Jokowi menjabat sebagai presiden selama dua periode, belum ada satupun Panglima TNI yang berasal dari matra TNI AL.
Pada periode 2014-2019, kursi Panglima TNI ditempati oleh Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dari TNI AD, (2013-2015), lalu ada Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dari TNI AD (2015-2017).
Setelah itu, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto dari TNI AU meneruskan tongkat komando Gatot pada 2017-2021.
Sementara saat ini tongkat komando Panglima TNI kembali ke TNI AD yakni Jenderal Andika Perkasa yang dilantik 17 November 2021. Ia akan memasuki masa pensiunnya pada Desember 2022.
Kalau perjalanannya mulus, Yudo akan menjadi orang pertama yang menduduki kursi Panglima TNI di era Jokowi dari matra TNI AL. Sumber Suara.com menyambut itu dengan baik lantaran seluruh matra berkesempatan untuk menjadi orang nomor satu di TNI.
“Iya, kalau itu terjadi akan manis,” ucapnya.
Calon Panglima Pengganti Andika
Pihak Istana menyampaikan kalau surpres berisikan nama calon panglima TNI sudah dikirimkan ke DPR RI pada Rabu (23/11/2022). Namun, pengiriman surpres terpaksa ditunda lantaran Ketua DPR RI Puan Maharani sedang menjalani kegiatan lain.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan kalau Puan tengah menghadiri sidang Parlemen ASEAN di Phnom Penh. Oleh sebabnya, baik Istana maupun DPR RI bersepakat untuk mengatur ulang jadwal pengiriman surpres.
“Akan disampaikan secara resmi pada tanggal 28, hari Senin besok,” kata Indra. (Red)
