BANTEN – TikTok Indonesia berkolaborasi dengan sejumlah mitra pemeriksa fakta independen dan kredibel di Indonesia untuk mengawasi konten hoax di platformnya menjelang hajatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Bekerja sama dengan organisasi seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), dan Agence-France Presse (AFP) Indonesia.
Inisiatif ini sekaligus mempertegas komitmen TikTok dalam melawan penyebaran misinformasi di platform untuk menyediakan ruang digital yang aman dan positif bagi semua pengguna.
“Kami percaya bahwa menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk TikTok,” kata Outreach and Partnerships, Trust and Safety, TikTok Indonesia Anbar Jayadi dikutip Jumat (20/10/2023).
Menurut dia menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, TikTok terus memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk mitra pemeriksa fakta sebagai bentuk upaya berkelanjutan kami dalam melawan misinformasi.
“Kerja sama ini juga sejalan dengan komitmen kami dalam memastikan agar TikTok tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para pengguna untuk terhubung dan berkreasi. Kami harap kerja sama yang tercipta ini juga dapat mendorong semua orang untuk saling menjaga satu sama lain dari potensi misinformasi yang ada di ranah digital,” jelas Anbar.
Untuk memastikan integritas platform tetap terjaga menyambut Pemilu 2024, TikTok menggandeng MAFINDO dan PERLUDEM untuk menandai sekaligus melaporkan
konten-konten yang mengandung misinformasi dan berpotensi membahayakan pengguna melalui kanal pelaporan khusus yang disediakan TikTok.
MAFINDO dan PERLUDEM juga akan jadi bagian dari TikTok Election Hub yang akan datang, di mana akun TikTok MAFINDO dan PERLUDEM akan dicantumkan sebagai tambahan sumber informasi kredibel bagi pengguna TikTok yang ingin mengetahui hal-hal terkait integritas sipil dan pemilihan umum.
“Isu misinformasi adalah isu industri, bukan isu salah satu platform semata,” kata Ketua Komite Media Sosial MAFINDO Silma Agbas.
Menurut dia melihat tendensinya, jumlah konten hoax akan meningkat menjelang Pemilu 2024, sehingga setiap pemangku kepentingan terkait perlu duduk bersama memikirkan solusi terbaik untuk menciptakan pengalaman berinternet yang positif dan menanggulangi penyebaran misinformasi bermuatan politik. (Red)
