Beranda Pemerintahan Jelang Lebaran, Pemprov Banten Minta Kabupaten/Kota Antispasi Lonjakan Harga dan Ketersediaan Barang

Jelang Lebaran, Pemprov Banten Minta Kabupaten/Kota Antispasi Lonjakan Harga dan Ketersediaan Barang

Gubernur Banten Andra Soni memimpin rakor. (Istimewa)

SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meminta pemerintah kabupaten/kota untuk bisa melakukan antisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok jelang Lebaran.

Demikian disampaikan Gubernur Banten Andra Soni usai mengikuti rakor TPID an Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Banten Tahun 2025 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Jumat (7/3/2025).

“Tadi disampaikan terdapat strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Jadi kita berharap inflasi terjaga dan ketersedian serta distribusinya lancar,” ujar Andra.

Andra juga menekankan, agar pemerintah kabupaten/ kota untuk tetap mewaspadai faktor cuaca yang dapat mempengaruhi dan berdampak terhadap pengendalian inflasi.

“Kita harus jaga bersama, apalagi kita memang daerah yang rawan cuaca dan dapat mempengaruhi. Tapi saya yakin dapat terjaga,” katanya.

“Kita harap rapat koordinasi ini terus berjalan, dan karena rakor ini setahun hanya 2 kali, saya minta bisa tidak ditambah dan bergantian (pelaksanaannya, red) di daerahnya,” sambungnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten, Ameriza M Moesa menyampaikan, Rakor TPID dan TP2DD se-Provinsi Banten tersebut diselenggarakan untuk membahas terkait pengendalian inflasi jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Idul Fitri 2025.

“Dalam rangka itu ada kecenderungan barang dan jasa akan meningkat, seperti tahun sebelumnya ada tren kenaikan inflasi. Maka perlu diperkuat pengendalian inflasi dilaksanakan oleh kepala daerah,” ujarnya.

Ameriza menuturkan, pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi menjadi hal penting bagi daerah, dalam menopang pertumbuhan ekonomi di daerahnya masing-masing.

“Kita harap dengan rakor ini, kepala daerah bisa melakukan langkah nyata dalam meredam inflasi. Baik melalui operasi pasar murah, menjaga kelancaran distribusi dan bisa mendorong pasar tani dengan melibatkan petani langsung ke konsumen,” katanya.

Baca Juga :  Jelang Nataru, Pemprov Banten Fokus Antisipasi Kenaikan Harga Bahan Pangan

Dirinya juga berpesan kepada kepala daerah untuk dapat memperkuat koordinasi dan komitmen untuk dapat mencapai prestasi terhadap percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

“Dengan ada rakor ini, semoga komitmen para kepala daerah semakin menguat dan harapannya semakin giat melaksanakan upaya pengendalian inflasi dan memperluas ekosistem digital di masing-masing daerah,” pungkasnya.

Dalam rakor itu juga terdapat sejumlah materi yang disampaikan oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Dalam Negeri RI Riris Prasetyo, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri Tb Chaerul Dwi Sapta, dan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Moch. Edy Yusuf sebagai narasumber.

Turut hadir pada kesempatan itu, Forkopimda Provinsi Banten, Kepala Daerah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Banten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Banten serta tamu undangan yang lainnya.

Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd

Editor : Gilang Fattah

Temukan Berita BantenNews.co.id di Google News