JAKARTA – Pemerintah memastikan akan menjaga stabilitas harga di masyarakat dengan tetap menggelontorkan subsidi di 2023. Selain subsidi ada juga berbagai kompensasi yang membuat subsidi pada tahun 2023 akan melebihi pagu anggaran Rp502 triliun di 2022.
“Tahun depan juga masih akan sangat besar yang nanti angka finalnya akan disampaikan oleh Bapak Presiden,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin (8/8/2022).
Rincian belanja anggaran untuk tahun fiskal 2023 akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 16 Agustus 2023.
Pada 2023, pemerintah masih akan berupaya untuk menstabilisasi harga barang di pasar, terutama yang terdampak ketidakpastian ekonomi global, meskipun harus dikompensasi dengan belanja subsidi yang melonjak.
“Artinya tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi subsidi yang meningkat,” ujarnya.
Presiden Jokowi juga telah memberikan arahan kepada jajaran menteri agar RAPBN 2023 memiliki fleksibilitas untuk mengelola gejolak ekonomi yang sedang terjadi atau sebagai instrumen shock absorber. Namun, RAPBN 2023 juga harus berfungsi sebagai instrumen fiskal yang kredibel dan berkelanjutan, atau sehat.
Presiden meminta agar defisit APBN 2023 harus berada di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai ketentuan perundang-undangan dengan prioritas belanja pada 2023, di antaranya, adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dan anggaran penyelenggaraan Pemilu.
Paling tidak, belanja Kementerian/Lembaga yang mencapai Rp993 triliun tahun depan akan difokuskan kepada berbagai fokus program nasional seperti untuk SDM kemudian belanja infrastruktur yang masih menjadi prioritas nasional.
“Instruksi Presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024 dan untuk mendukung tahapan Pemilu,” tegas Sri Mulyani.
Dengan subsidi yang besar, pemerintah tetap akan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 agar berada di bawah 3 persen dari PDB. (Red)
