SERANG – Elemen masyarakat Kota Cilegon menyayangkan tudingan Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir terhadap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Politisi yang merupakan adik terpidana korupsi proyek mangkrak Wisma Atlet Hambalang, M. Nazaruddin tersebut menuding perusahaan plat merah di Kota Cilegon menyelundupkan barang dari China dan memberi stempel PT Krakatau Steel.
Dalam tudingannya, KS seolah melabeli produk impor dari Cina seolah-olah adalah buatan mereka.
“Melebur bajanya dari China, tapi barang ini dari China sudah dicap pakai Krakatau Steel,” kata M. Nasir dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirut Krakatau Steel Silmy Karim disiarkan langsung, Rabu (24/3/2021) silam.
Terhadap tudingan itu, Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kota Cilegon Tatan Spartan mengecam tudingan tersebut. Selain itu, statemen M. Nasir dapat menggangu iklim kerja di PT Krakatau Steel yang kini tengah berbenah dan dalam laju pertumbuhan yang baik.
“Kami melihat isu itu merugikan KS apalagi saat ini KS sedang bangkit, sedang sehat dan kita tahu KS laju pertumbuhannya sedang baik.
Isu baja dari Cina ini merugikan bukan hanya KS tapi citra masyarakat Indonesia dan kami di Cilegon,” kata Tatan ditemui di Kota Serang, Kamis (25/3/2021).
Tatan menilai, sebagai wakil rakyat, M. Nasir mestinya melakukan cek dan kroscek sebelum melempar tudingan. Lebih lanjut, ia mencium aroma politis atas tudingan labelisasi baja dari Cina tersebut.
“Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat dengan BUMN juga menjadi kontroversi. Saya melihat ada sentimen politik, mereka yang dulu berkuasa sekarang di luar sistem. Tidak mungkin KS yang sudah punya teknologi canggih dan modern membubuhi stempel baja dari Cina.
Akibat tudingan tidak berdasar tersebut, ia menyampaikan akan menurunkan kepercayaan publik terhadap BUMN yang menjadi kebanggaan masyarakat Cilegon tersebut.
“KS kita tahu sebagai salah satu perusahaan membidani terbentuknya Kota Cilegon. Posisi masyarakat Cilegon dengan KS sangat (kuat ikatan) emosional di samping manfaat yang banyak dirasakan seperti petumbuhan ekomimi di Kota Baja,” ujar mantan Ketua KNPI Cilegon itu.
Jika statemen M. Nasir selaku politisi dari Partai Demokrat tersebut dapat merugikan PT KS baik dalam hal citra perusahaan maupun lainnya, ia menyarankan agar tak ragu menempuh jalur hukum. (You/Red)
