SERANG – Tokoh masyarakat Banten Taufiequrrahman Ruki menilai di usia Provinsi Banten yang ke-23, masih ada sejumlah catatan yang harus diperbaiki dan harus ditingkatkan. Hal itu disampaikan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Paripurna Istimewa HUT ke-23 Provinsi Banten di DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (4/10/2023).
Dikatakan Ruki, mengutip pernyataan Presiden Pertama RI Soekarno jika kemerdekaan itu merupakan jembatan untuk mencapai tujuan yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu, dirinya meminta kepada Pemprov Banten untuk membuat petencanaan pembangunan yang membumi (down to earth).
“Sehingga pembangunan harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan menurut saya tinggalkan pembangunan yang bersifat ‘wah’, apalagi yang bersifat mercusuar. Natilah ketika masyarakat betul-betul merasakan kesejahteraan dari dibentuknya Provinsi Banten,” kata Ruki.
Lebih lanjut, Ruki juga menuturkan, keberpihakan DPRD juga sangat penting dalam proses pembangunan.
“Program pemerintah tidak bisa berjalan kalai anggarannya tidak di dock (dianggarkan, red). Makanya daya minta koreksi betul apa yang dilakukan oleh eksekutif,” ucapnya.
Purnawirawan Polri bintang dua itu juga menilai, peremcanaan pembangunan harus integral dengan mengedepankan koordinasi antara Gubernur, Bupati/Walikota.
“Jangan sampai program di kabupaten/kota ngga masuk di provinsi. Kami juga ngga mau dengar ada keluhan dari seorang gubernur yang mengatakan kalau rakorbang (raoat koordinasi pembangunan, red), bupati/walikota-nya ngga mau datang. Terus saya tanya ke salah satu bupati, dan bilang saat jadi bupati beliau juga ngga mau datang. Untuk itu ke depan koordinasi dan konsultasi harus tetap terjaga,” katanya.
Ruki juga mengatakan, Bank Banten harus menjadi bank kebanggaan masyarakat Banten. Untuk itu, dirinya meminta kepada jajaran direski Bank Banten untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada sejak bank tersebut berdiri.
“Saya minta kepada direktur Bank Banten segera selesaikan masalah bank yang ada sejak lahir ini. Agar ke depan seluruh daerah di Banten bisa menjadikan Bank Banten sebagai penyimpam kas daerah,” kata Ruki.
Ruki juga mengaku kecewa masih, selama 13 tahun Provinsi Banten beridiri, korupsi masih menjamur.
“Tapi jujur saya mengatakan penanganan korupsi bukan masalah yang mudah. Karena ini bersumber dati sifat manusia, yang disebut dengan serakah. Sistem pemerintah kita juga belum menerapkan good governance dan clean governance, ini harus tetao kita upayakan,” ujarnya.
Sementara, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar memberikan apresiasi atas masukannya.
“Terima kasih atas masukannya. Dan kami juga tengah menyusun RPJPD 2025-2045, dan masukan itu tentunya akan membantu dalam penyusunan dokumen. Kami jugabterus mewujudkan Banten yang terus maju lewat inovasi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya alam serta peningkatan ekonomi,” tandasnya. (Mir/Red)
