SERANG – Kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu kian terkikis. Salah satu faktor penyebabnya karena merebaknya hoaks terkait kinerja penyelenggara pemilu dan pengawasan terhadap pemilu.
Mantan Komisioner Bawaslu RI, Nasrullah menyatakan hampir semua hembusan isu yang muncul ke publik seolah menjadi alat mengikis kepercayaan (distrust) terhadap penyelenggaran pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Ada sebagian pihak, hamipr semua isu, (menimbulkan anggapan) yang dikerjakan KPU tidak ada benarnya. Mulai fakta tercecernya e-KTP, soal DPT (daftar pemilih tetap), kotak suara (berbahan kardus) 7 kontainer (surat suara tercoblos), belakangan (contekan) visi misi, dan sebagainya. Seperti tiada henti-hentinya menjadi perdebatan yang amat luar biasa. Ini bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu,” kata Nasrullah, usai dialog bersama media di Kota Serang, Banten, Rabu (9/1/2019).
Jika penyelenggara pemilu tidak segera mengambil langkah konkret di masyarakat, hal tersebut menurut Nasrullah dapat menjadi ancaman. Ia menyatakan Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) menginginkan lapisan masyarakat baik penyelenggara pemilu maupun KPU dan Bawaslu mengambil langkah di daerah.
“Sesungguhnya aksi yang harus dilakukan di daerah-daerah itu, dalam rangka memperkuat trust (kepercayaan) masyarakat. Jangan terjebak berdiam diri menunggu KPU RI atau Bawaslu RI nya melakukan sesuatu,” kata Ketua JaDI Pusat tersebut.
Koordinator JaDI Banten, Syaiful Bahri mengatakan sengaja menggelar kegiatan dialog dengen media supaya memastikan sampai tidaknya isu yang cenderung menyerang penyelenggara pemilu di pusat.
“Diskusi media ini untuk membangun kepercayaan publik, karena efek bola salju terhadap gonjang-ganjing KPU pusat bisa berefek di daerah,” kata dia.
Pihak JADI, lanjut Syaiful memberi peringatan kepada penyelenggara pemilu di daerah sekaligus meminta langkah strategis untuk menghindari ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu di daerah.
“Harus ada langkah strategis dari KPU dan Bawaslu. Bukan hanya konsolidasi. Jangan sampai mengabaikan mitigasi bencana politik, jangan menunggu terjadi tsunami politik di daerah,” kata dia.
Ketua KPU Banten, Wahyul Furqon mengakui bahwa isu hoaks telah menjadi salah satu upaya pelemahan lembaga penyelenggara pemilu di daerah. “Kami tidak bisa memungkiri bahwa terkait isu yang berkembang, hoaks yang muncul akan berdampak. Apa yang kami lakukan, jajaran penyelenggara KPU Provinsi, kabupaten/kota, PPK dan PPS se Banten mengamankan yang sudah menjadi arahan KRU RI. Apa yang sudah disampaikan KPU RI terkait isu-isu yang berkembang, kami share untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa itu tidak benar,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya bekerja sama dengan kampus di Banten untuk menangkal hoaks dan memberikan sosialisasi yang benar kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pemilu. “Harus ada kesadaran kolektif masyarakat Banten, terlebih di kalangan media sebagai corong demokrasi,” kata Wahyul.
Pihaknya mengakui ada beberapa kelompok yang sengaja melempar hoaks kepada masyarakat untuk membuat kegaduhan. “Ini kan tidak bertanggung jawab. Hoaks itu akan menimbulkan bencana kalau ditelan mentah-mentah, memperkeruh, namun tidak dapat kita hindari. Pemilu serentak mejadi batu uji untuk penyelenggara pemilu. Kami harus on the track menjaga marwah lembaga, memperkuat integritas, dan netralitas,” tegasnya. (you/red)
