CILEGON – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon berunjukrasa di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, Senin (14/10/2024). Mereka mendesak Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk mencopot Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Cilegon, Nana Supiana, karena diduga melakukan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Berdasarkan pantauan, aksi tersebut mendapatkan penjagaan dari aparat kepolisian.
Sementara, dalam orasinya, para aktivis HMI menyerukan agar ASN, khususnya Pjs Walikota Cilegon Nana Supiana mematuhi aturan yang berlaku, yakni menjaga netralitas pada Pilkada 2024.
“Per 1 Oktober 2024, Bawaslu Kota Tangerang meneruskan laporan ke BKN. Dalam laporan tersebut dimuat jika Pjs Walikota Cilegon terbukti melanggar kode etik karena hadir dalam deklarasi salah satu pasangan calon di Notaru Cafe,” kata Koordinator Aksi HMI Cilegon, Darusalam.
Menurut Darus, Pjs Walikota Cilegon telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
Ia mengaku khawatir dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pjs Walikota Cilegon itu dapat diikuti oleh ASN lainnya untuk tidak netral dalam Pilkada 2024.
“Ketika pimpinannya begitu, apalagi bawahannya. Mau dibawa ke mana demokrasi hari ini? Ketika pimpinannya tidak netral mengindikasikan ASN di bawahnya mengikuti jejak beliau,” ujarnya.
Mengingat persoalan dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Pjs Walikota Cilegon itu telah dilaporkan ke BKN, Darus meminta agar pihak terkait dapat bersikap tegas.
“Harapannya BKN tegas. Kalau sudah ada putusannya dan terbukti melanggar, kami minta Pjs agar mundur dari jabatannya. Karena beliau ini kan atasan, khawatir di bawahnya juga mengikuti,” tutupnya. (STT/Red)
.){kind=link}