CILEGON – Walikota Cilegon, Helldy Agustian mengklaim dalam era kepemimpinannya akan melaksanakan kinerja keuangan daerah secara lebih baik dan transparan dengan target capaian opini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten yang lebih baik dari sebelumnya.
“Untuk tahun 2021, yah lebih optimislah (meraih opini WTP dengan catatan dan temuan BPK yang lebih sedikit-red). Mudah-mudahan (LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2021) lebih sedikit lagi temuannya,” ujarnya, Senin (11/10/2021).
Hal itu dikatakan Helldy setelah Pemkot Cilegon memperoleh penghargaan dan plakat dari Kementerian Keuangan RI melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Banten atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama delapan kali berturut-turut yang sebelumnya diperoleh pemerintah daerah dari BPK RI Perwakilan Banten.
“Terima kasih kepada pemerintahan sebelumnya yang telah membawa WTP delapan kali berturut-turut, mudah-mudahan ini dapat dipertahankan dan jauh lebih baik lagi dengan semakin kecil lagi temuannya,” katanya.
Di bagian lain, Ketua DPRD Cilegon Isro Mi’raj mengapresiasi optimisme Walikota untuk capaian kinerja keuangan tahun anggaran 2021. Namun menurutnya, sejumlah persoalan dalam jalannya kinerja anggaran sejauh ini seharusnya turut menjadi perhatian eksekutif.
“Ya kalau optimis sah-sah saja, kita akan lihat nanti. Tapi kan dengan kemarin adanya teguran dari Presiden RI terkait dengan (rendahnya) capaian serapan anggaran, itu menjadi cambuk untuk kita sehingga optimis itu harus teraktualisasi dalam tataran pelaksanaan,” katanya.
Tak cukup sebatas optimisme, parlemen menurut Isro menyarankan agar eksekutif mengevaluasi kinerja anggaran sejauh ini demi capaian opini WTP dapat tetap dipertahankan.
“Bicara capaian WTP, ini kan hasil kerja pemerintah dan DPRD karena dua lembaga ini punya peran. Tapi dengan adanya pergeseran anggaran yang dilakukan eksekutif, mengalihkan anggaran yang seharusnya tidak dilakukan, ini kan potensi untuk menjadi temuan BPK itu kan ada, sehingga mempengaruhi opini. Kalau memang optimis (meraih opini WTP) yah saya tunggu, karena sekarang kita tidak bisa berandai-andai,” jelasnya.
Baca : Diwarisi Opini WTP oleh Edi Ariadi, DPRD Ingatkan Pemerintahan Helldy – Sanuji
Sementara Kepala Kanwil DJPb Provinsi Banten, Ade Rohman menuturkan apresiasi kepada Pemkot Cilegon itu diharapkan dapat memotivasi daerah untuk mempertahankan capaian opini yang dapat berdampak pada penambahan keuangan daerah.
“Salah satu syarat untuk mendapatkan DID (Dana Insentif Daerah) itu LKPD-nya harus WTP, apalagi sampai berturut-turut tentunya akan mendapatkan apresiasi tersendiri,” ungkap Kepala Kanwil DJPb Provinsi Banten, Ade Rohman.
Ade tak merinci pengaruh nominasi dalam perolehan dana transfer umum dari pemerintah pusat itu terkait dengan capaian kinerja keuangan daerah yang secara berturut-turut meraih opini WTP tersebut.
“(Nominasi DID) Itu tergantung kinerja laporan keuangan dari pemerintah daerah itu sendiri yakni laporan keuangan yang sehat,” katanya.
(dev/red)
