SERANG – Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, salah satu fokus Pemprov Banten saat ini, untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), salah satunya adalah program Sekolah Gratis bagi SMA, SMK, dan SKh serta Madrasah Aliyah swasta di Provinsi Banten.
Dikatakan Andra Soni, program Sekolah Gratis tersebut bertujuan untuk membantu anak-anak generasi muda agar dapat melanjutkan pendidikan.
“Sehingga, dengan sekolah gratis, jangan ada lagi anak lulusan SMP tidak melanjutkan sekolah,” ungkap Andra Soni saat Rapat Kerja BEM KBM Untirta Kabinet Asa Berdaya 2025 di Aula Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Minggu (23/3/2025).
Selanjutnya, Andra Soni menyampaikan pada tahun 2024 rata-rata lama sekolah (RLS) di Provinsi Banten berada di angka 9,23 tahun atau setara dengan SMP. Sehingga Pemprov Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan RLS tersebut melalui program sekolah gratis.
“Kita ingin meningkatkan kualitas SDM melalui program itu, supaya anak-anak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan,” katanya.
Selain fokus pada sektor pendidikan, kata Andra Soni, Pemprov Banten juga saat ini tengah menyiapkan program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau disingkat Bang Andra. Hal tersebut sebagai upaya dalam menunjang konektivitas dan pendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Dalam waktu dekat kita akan bangun jalan desa. Kita intervensi dan bangun khususnya di wilayah Lebak, Pandeglang, dan Kabupaten Serang. Pembangunan itu untuk menyambung akses masyarakat dan mengurangi disparitas pembangunan antara wilayah utara dan selatan,” imbuhnya.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Ferdansyah mengatakan, pihaknya memberikan hasil kajian yang dibuat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KBM Untirta kepada Andra terkait isu-isu yang ada di Provinsi Banten.
“Tadi kita juga memberikan hasil kajian kami kepada gubernur, salah satunya terkait isu pendidikan, agraria, dan isu korupsi,” ujarnya.
Untuk kajian isu pendidikan, kata Ferdiansyah, pihaknya mendapatkan data dari hasil kajian di antaranya, masih banyak anak-anak putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan.
“Kami di BEM Untirta menempatkan diri sebagai mitra kiritis, jadi apa pun kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, maka kami akan terus melakukan kritik,” imbuhnya.
“Kemudian kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov Banten dapat melibatkan pihak-pihak terkait. Sehingga dalam memberikan atau mengeluarkan kebijakan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Tim Redaksi
