SERANG – Pemerintah Provinsi Banten dinilai belum serius dalam pemberantasan narkoba di Provinsi Banten. Meski Banten termasuk zona merah peredaran narkoba, namun Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten menilai belum ada keseriusan Gubernur Banten Wahidin Halim dalam mendukung gerakan pemberantasan narkoba.
“Banten ini sudah jelas. Pabrik (narkoba) sudah ditemukan, Tangerang kota ekstasi, di Dadap, Anyer, kemudian PCC di Rangkasbitung. Banten sudah rawan. Tergantung Pemda mau peduli atau nggak. Kalau gubernurnya begini-begini saja ya Banten 10 tahun ke depan hancur pemudanya,” kata Kepala BNN Banten, Brigjen Pol Muhamad Nurochman usai rilis di Kantor BNNP Banten, Selasa (24/7/2018).
Nurochman juga menyayangkan sikap tak acuh Gubernur Banten Wahidin Halim dalam membantu BNNP Banten untuk pemberantasan narkoba di Banten.
“Bantuan, Pemda harus peduli dengan masalah narkoba di sini. Konfirmasi dengan gubernur. Jangan diem-diem aja. Sekarang ngak ada bantuan apa-apa dari Pemda. Gimana mau bergerak,” kata dia.
Di saat pihak BNNP Banten tengah melakukan perang terhadap narkoba keterbatasan operasional menghambat kerja-kerja BNN. “Kita perang nakoba ngggak mungkin hanya potong gaji. Harus ada dana operasional. Kalau Gubernur nggak pernah bantu, jangan harap Banten bebas narkoba. Boleh bikin jalan sekian puluh kilometer, bikin rumah sakit sekian, bebas (biaya) pendidikan, kalau anak mudanya kena narkoba?,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, Nurochman pesimis pemuda Banten bebas narkoba. “Percuma pembangunan dijalankan kalau semua kena narkoba. Nggak ada otaknya semua pemuda-pemuda. Kalau 10 sampai 15 tahun ke depan nggak ada pemuda yang punya prestasi. Iris kuping saya. Kalau masalah narkoba tidak diperbaiki,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, wartawan masih mencoba meminta konfirmasi Gubernur Banten Wahidin Halim. (You/Red)
