CILEGON – Pengurus DPD Partai Golkar Cilegon menyoroti lemahnya kebijakan Pemkot Cilegon soal komitmen pembangunan infrastruktur daerah. Banyaknya kondisi jalan publik yang rusak parah di beberapa wilayah dipandang menjadi bukti ketidakseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyakatnya.
“Pembangunan infrastruktur di Kota Cilegon saat ini acak-acakan, semuanya tidak terencana dengan baik. Masyarakat kita bisa melihatnya langsung, dan ini sudah masyarakat keluhkan seperti dengan kondisi jalan yang rusak berat di Ciwedus, Cibeber, Panggungrawi dan itu belum termasuk infrastruktur beberapa jembatan dan masih banyak lagi,” ungkap Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Golkar Kecamatan Cibeber, Erik Airlangga dalam orasi politiknya di Pelantikan PK Cilegon dan Cibeber, Sabtu (11/6/2022).
Ketua Komisi IV DPRD Cilegon ini menyerukan, minimnya komitmen pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta yang bertolak belakang dengan slogan “Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat” itulah memotivasi seluruh kader partai Golkar Cilegon untuk mampu merebut kembali kepemimpinan di pesta demokrasi 2024 mendatang.
Sementara Ketua DPD Partai Golkar Cilegon, Ratu Ati Marliyati memaparkan pada era kepemimpinan sebelumnya seluruh kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sangat diutamakan hingga memangkas anggaran program yang dipandang tidak prioritas.
“Saya juga lama menjadi birokrat, saat sebagai Kepala Bappeda bagaimana saya mengeluarkan kebijakan atas izin Walikota terkait DPW-Kel, pembangunan infrastruktur sampai ke setiap pelosok di-paving block. Termasuk bagaimana meloloskan agar (lahan) Alun-alun Cilegon dibeli pada saat anggaran daerah tidak mencukupi. Akhirnya, ada program yang bukan prioritas kita delete agar masyarakat kita dapat hiburan yang gratis. Golkar adalah peletak pondasi pembangunan, sekarang tinggal melanjutkan, bukan malah sejarah itu dihilangkan. Jangankan membangun, sekarang memeliharanya saja tidak mau,” jelas Ati.
Masih di tempat yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Cilegon, Tb Iman Ariyadi memandang lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pemicu membengkaknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) daerah yang pada tahun 2021 lalu tembus di kisaran Rp457 miliar.
“Kalau SiLPA itu besar, berarti ada dua kemungkinan akan terjadi. Yang pertama adalah kesalahan pimpinan yaitu Walikota dan Wakil Walikota, dan kedua bisa jadi kesalahan dinas. Saat saya menjadi Walikota, (kinerja OPD) itu selalu saya evaluasi, saya panggil kendalanya apa, tidak perlu rapat-rapat apalagi sampai marah-marah, buat apa? Yang penting tercapai target kerjanya. Buat apa katanya kerja sampai jam 2 malam, kalau SiLPA-nya saja sampai sebesar itu. Jangan sekali-kali kita menyalahkan bawahan, apalagi kita sebagai pimpinan menyampaikan itu dengan kata-kata yang tidak pantas, tidak etis,” sindir Iman.
Iman menegaskan, dengan kapasitasnya sebagai mantan Walikota dan Ketua Dewan Pertimbangan sebuah partai politik, tidak ada yang salah menagih janji politik seorang kepala daerah. Lebih jauh bahkan menginstruksikan fraksi Golkar di DPRD Cilegon agar bersikap tegas pada saat pembahasan anggaran daerah ketika itu dipandang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Saya tidak pernah mengkritik soal pribadi, atau pun memfitnah. Tetapi soal kebijakan agar bagaimana partai Golkar ini berkomitmen pada kepentingan rakyat, agar pemerintahan daerah saat ini harus sesuai dengan komitmen moralnya melaksanakan janji-janji politiknya kepada rakyat. Bila tidak, berarti Walikota dan Wakil Walikota saat ini telah membohongi masyarakat Kota Cilegon,” tegasnya.
(dev/red)
