CILEGON – Ketua Komisi IV DPRD Cilegon, Erick Airlangga menilai komitmen dan keseriusan Pemkot Cilegon kaitan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) masih jauh dari harapan. Padahal, pada periode kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta saat ini banyak sekali program kerja sebagai tindak lanjut dari janji kampanye keduanya yang perlu disampaikan agar dapat diketahui, dikawal dan dirasakan masyarakat.
“Pemerintah saat ini kan sudah membuat website, maka segala sesuatu informasi tentang pembangunan itu seharusnya disampaikan ke masyarakat. Tapi kan seharusnya tidak di website saja, masyarakat kita juga sudah banyak yang menggunakan berbagai medsos, maka kanal itu juga harus dimanfaatkan,” ujarnya saat menjadi tamu Podcast Wakil Rakyat BantenNews.co.id, Rabu (10/11/2021).
Menurut Erick, tak cukup sebatas pemanfaatan media dan kanal medsos saja, upaya penyebarluasan informasi program pembangunan ini juga menuntut kreatifitas pemerintah daerah melalui pemanfaatan ruang dan sarana yang ada.
“Ini sudah berulang kali kita sampaikan, agar informasi itu menyebar di setiap lini kelompok masyarakat, bila perlu menjangkau mulai dari warung kopi sampai pusat-pusat tongkrongan dan keramaian,” katanya.
Adanya keterbukaan informasi yang luas dari pemerintah daerah, lanjut Erick, sekaligus dapat mengantisipasi adanya kebingungan di masyarakat yang terus bertanya-tanya tentang suatu program dan kebijakan daerah.
“Seperti program beasiswa kepada mahasiswa, ini kita yang anggota dewan juga tidak tahu, karena tidak pernah diajak ngobrol. Bahkan ketika saya ngobrol dengan kawan-kawan mahasiswa, mereka ternyata juga ngga tahu. Termasuk mekanismenya apakah ini akan diberikan per tahun, satu kali saja atau seperti apa,” imbuh Politisi Golkar ini.
Realitas minimnya keterbukaan infomasi ini pun telah menobatkan Kota Cilegon menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Banten yang tidak mendapatkan nilai dan kualifikasi apa pun oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten melalui monitoring dan evaluasi (monev) Badan Publik pada tahun 2020 silam.
“Memang tahun kemarin hanya Pemkot Cilegon yang tidak dapat nilai. (Pemkot Cilegon) tidak ikut tahun 2020 karena ada masalah di website Pemkot, dan (hasil monev Badan Publik) tahun lalu itu sudah kita umumkan,” ungkap Ketua KI Banten, Hilman melalui pesan WhatsApp, Kamis (11/11/2021).
Dijelaskan Hilman, merujuk pada mekanisme yang diamanatkan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, pihaknya pun mengkaji sejumlah indikator sebagai bahan pertimbangan dan penilaian sebelum akhirnya diplenokan.
“Pertama kita nilai tentang layanan informasi setiap saat, berkala dan serta merta, lalu sarana prasarana PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi),” tandasnya.
Sementara Kepala Diskominfo Cilegon, Aziz Setia Ade tidak menampik hal yang mengakibatkan absennya Pemkot Cilegon dalam penilaian monev Badan Publik oleh KI Banten tahun lalu.
“Tapi tahun ini kita ikut, karena kita sudah berbuat maksimal. Tahun lalu itu kan karena settingan web yang tidak bisa aktif, karena salah satu penilaian itu kan dari web juga,” katanya.
Aziz meyakini optimis KIP pada tahun ini dapat dilakukan secara baik karena pada OPD yang ia pimpin telah memiliki ruangan khusus untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi.
“Jadi bagi masyarakat yang mencari dan membutuhkan informasi yang sifatnya harus langsung, kita terima di ruangan yang khusus yang sudah kita siapkan termasuk informasi-informasi yang harus ditampilkan di web,” jelasnya.
Namun demikian Aziz beralasan lantaran tidak masuk dalam objek penilaian dari KI Banten, maka pihaknya pun belum memaksimalkan penyampaian informasi secara terbuka di kanal-kanal medsos.
(dev/red)
