CILEGON – DPRD Cilegon membentuk sejumlah Panitia Khusus (Pansus) untuk menuntaskan beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif dan usulan eksekutif pada Senin (2/10/2023). Salah satunya yakni Raperda menyangkut Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Cilegon, Rahmatulloh mengapresiasi Raperda inisiatif di atas. Namun demikian, menurutnya lahirnya produk peraturan daerah tersebut nantinya harus dibarengi dengan peningkatan kinerja dan mutu layanan pemerintah daerah melalui Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilegon.
“Kita harus menyambut baik Raperda ini untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat. Untuk itu maka perlu sarana dan fasilitas penunjang di RSUD yang selama ini tidak memadai. Nah pemerintah daerah juga harus memberikan dukungan, apakah melalui memberikan bantuan anggaran untuk belanja alkes (alat kesehatan) atau RSUD membangun KSO (Kerja Sama Operasi) dengan pihak lain, atau sewa alkes dengan distributor,” ujar Rahmatulloh.
Raperda yang diusulkan parlemen melalui Komisi II DPRD Cilegon itu dìprediksi akan rampung dikerjakan Pansus dalam kurun waktu satu bulan ke depan.
“Menurut saya KSP atau sewa alkes itu lebih menguntungkan, mengingat RSUD tidak memiliki SDM yang memadai untuk memelihara perangkat itu. Padahal kita punya banyak dokter dan ahli, tapi kemampuannya itu tidak bisa dipraktikkan karena minimnya sarana penunjang medis kita. Maka hal ini harus segera diputuskan, jangan berlama-lama,” imbuhnya.
Sementara Plt Direktur Utama RSUD Cilegon, Lendy Delyanto yang dikonfirmasi membenarkan adanya keterbutuhan rumah sakit plat merah tersebut terhadap perangkat alkes yang lebih memadai.
“Tentu ini seiring dengan peningkatan jumlah pasien, jenis penyakit, kemajuan teknologi dan ilmu kedoketeran, alkes ini telah menjadi kebutuhan kita. Karena harus diakui, saat ini ada alat yang sudah aus atau rusak, kita sudah usulkan untuk peremajaan, termasuk untuk peralatan yang belum kita miliki,” ungkapnya.
Selain kondisi perangkat alkes yang sudah kurang memadai, Lendy juga tak menampik keterbatasan SDM yang menangani alkes di RSUD Cilegon.
“SDM, termasuk tenaga ahli (alkes) kita punya. Cuma ada keterbatasan untuk alkes tertentu yang biasa ditangani langsung oleh principal. Kita juga punya opsi untuk KSO untuk alkes baru ya. Kita berharap, mudah-mudahan belanja alkes yang sudah kita usulkan bisa segera terealisasi,” ujar Lendy.
(dev/red)
