CILEGON – DPRD Cilegon mempertanyakan komitmen dan tanggung jawab kalangan industri dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal, kewajiban terhadap pemenuhan perizinan daerah hingga menyoal Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kami mengundang industri ini karena tanggung jawab mereka bukan hanya mampu mendirikan bangunan megah saja, akan tetapi paling tidak mampu melihat kondisi masyarakat di sekitarnya dari lantai lima gedung tinggi mereka. Maka saya tegaskan, hadirnya industri di tengah masyarakat itu bukan hanya untuk pegawainya saja,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Cilegon, Masduki dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah industri dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Rabu (5/4/2023).
Menurut Masduki, pihaknya mengendus lantaran minimnya pengawasan dan sikap tegas dari pemangku jabatan selama ini telah membuat industri bergerak secara leluasa hingga mengabaikan sejumlah kewajibannya.
“Tahukah kalau di belakang PT Selago itu sedang ada pembangunan besar-besaran ? Ada tidak laporan yang menyampaikan soal kontrak kerja waktu tertentunya, sehingga jumlah pengangguran di Kota Cilegon ini masih tinggi saja, karena proses rekrutmennya dari industri tidak dilaporkan ke Disnaker. Jadi hadirnya Selago di Cilegon itu tidak ada manfaat dalam konteks apa pun itu,” katanya.
RDP lintas Komisi DPRD tersebut turut dihadiri oleh sejumlah industri melalui perwakilannya yang antara lain yakni PT Selago Makmur Plantation, PT Nippon Shokubai Indonesia (NSI), PT Dong Jin Indonesia dan PT Lautan Otsuka Chemical (LOC).
“Cilegon ini menjadi kota yang potensial sekali kalau kita bicara soal industri yang jumlahnya lebih dari 250 industri. Keberadaannya tentu akan memberikan dampak. Makanya kami ingin memastikan bahwa keberadaan industri ini telah memberikan nilai manfaat bagi masyarakat Cilegon,” ujar Ketua Komisi II DPRD Cilegon, Faturohmi.
(dev/red)
